Reses Anggota DPRD Bukittinggi Daerah Pemilihan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Dalam Masa Sidang II, Tahun 2024/2025.

Realitakini.com-Bukittinggi,

Reses gabungan nggota DPRD Bukittinggi daerah pemilihan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS ),
dalam masa sidang II, tahun 2024/2025. Kegiatan tersebut, dilaksanakan di Halaman Kantor Camat MKS , Jumat (25/04).

Reses ini di hadiri Anggota DPRD yaitu  Hj. Elfianis, A.Md. (Fraksi Demokrat), Berliana Betris, S.IP- (Fraksi Golkar), Neni Anita, S.H. (Fraksi NasDem), Ibra Yaser, S.Ag. (Fraksi PKS), Amrizal, A.Md.- (Fraksi PKB), Dede Suriady Harahap (Fraksi PAN), dan Yundri Refno Putra, S.T. (Fraksi Gerindra). Turut hadir Camat MKS beserta seluruh lurah se-Kecamatan MKS, serta jajaran SKPD dan dinas terkait.-

Dalam reses ini  Camat MKS, Syukri Naldi, menjelaskan, reses merupakan salah satu kewajiban dari- Anggota DPRD, yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.dan masyarakat yang hadir- dapat menyampaikan persoalan terkait kepentingan umum, sehingga aspirasi  Masyarakat menjadi bahan bagi wakil mereka di parlemen, untuk bersama sama dibahas dengan  pemerintah kota.

Elfianis menyampaikan aspirasi ini lah yang di perjuangkan selaku anggota dewan, agar  kebutuhan- masyarakat dapat diakomodir oleh pemerintah daerah, melalui  APBD dana pokir, yang akan  direalisasi kan tahun 2025 atau 2026,” jelasnya.

Dalam reses ini, berbagai persoalan disampaikan masyarakat. Yaitu, permintaan adanya aplikasi untuk- memfasilitasi pelatihan sekaligus promosi UMKM terutama pengelola homestay. Persoalan minimnya air- bersih,  tenaga tenaga kerja yang di rumahkan, non ASN yang tidak masuk database.

Selain itu, banyak juga warga mengharapkan bantuan iuran komite sekolah, untuk pelajar SMA sederajat- dapat kembali diberikan ke seluruh pelajar karena, tidak semua  pelajaran yang masuk dalam data DTKS.- Kemudian, masalah kendala pengurusan IMB,  permasalahan zonasi tahunan bagi Peserta Didik Baru..

Amrizal juga  menanggapi lemahnya koordinasi dari pihak PDAM dalam menyelesaikan persoalan air- bersih. Ia menyayangkan ketidakhadiran direktur PDAM dalam rapat-rapat penting bersama DPRD, yang dinilai menghambat upaya penyelesaian masalah secara menyeluruh.

Kami pernah mengimbau PDAM untuk berkoordinasi dan berkonsultasi, tetapi sampai saat ini mereka- belum pernah menghadirkan direktur kepada kami. Ini menyulitkan kami, terutama di Komisi II, untuk membedah permasalahan yang ada secara menyeluruh,” ujarnya.( Rilka)