Walikota Solok Terbitkan Edaran Pekan Posyandu 2026, Targetkan Cakupan 95 Persen

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyjCC4JQGks6-xyil3bwfwcHXWzvxFxgAeeRnu0AwB9xlU3LDQ_HJtwfCS-n-ZWLpvDhrChd4G8KHPdmba0f7Qi6fG6DeHyWO29l5g1oCLT-xP84AWQNx6j2cD_ikNgGpFfppiaTO_PFHh_Kk900m8I48SJOiPHCEe7259s6O9huAwGKShoRPDirzUyLE/s500/%20Bau.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyjCC4JQGks6-xyil3bwfwcHXWzvxFxgAeeRnu0AwB9xlU3LDQ_HJtwfCS-n-ZWLpvDhrChd4G8KHPdmba0f7Qi6fG6DeHyWO29l5g1oCLT-xP84AWQNx6j2cD_ikNgGpFfppiaTO_PFHh_Kk900m8I48SJOiPHCEe7259s6O9huAwGKShoRPDirzUyLE/w640-h384-rw/%20Bau.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Kota  Solok </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Walikota Solok menerbitkan Edaran Nomor 442/219/DKES/II-2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang pelaksanaan Pekan Posyandu Bidang Kesehat an tahun 2026.Kegiatan ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Barat (Sumbar) pada 9 hingga 14 Februari 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan keterangan pers, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa, nagari, dan kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Posyandu juga menjadi bagian penting dalam upaya akselerasi Transformasi Layanan Primer sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disebutkan, bulan Februari dan Agustus merupakan periode penimbangan massal, pemberian vitamin A, dan obat cacing bagi bayi dan balita yang dilaksanakan setiap tahun. Pekan Posyandu ini akan me layani seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, anak sekolah, remaja, usia reproduktif, hingga lansia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kota Solok menargetkan cakupan pelaksanaan Pekan Posyandu mencapai 95 persen dari sasaran yang telah ditetapkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam keterangan pers tersebut juga dijelaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu upaya penting untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat berbagai penyakit, seperti TBC, hepatitis, difteri, pertusis, tetanus, diare, radang paru, campak, dan rubella. Hingga Desember 2025, cakupan imunisasi di Kota Solok tercatat masih sekitar 25 persen, sehingga diperlukan upaya percepatan untuk mencapai target tahun 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Walikota Solok menginstruksikan camat dan lurah agar melibatkan RT/RW, ninik mamak, bundo kanduang, serta tokoh masyarakat untuk mengimbau dan memastikan masyarakat mengunjungi posyandu di wilayah masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Solok diminta memasti kan seluruh siswa mendatangi posyandu serta memiliki sertifikat atau catatan imunisasi lengkap yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seluruh kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, direktur BUMN/BUMD, serta perbankan juga diminta memastikan pegawai beserta keluarganya mengikuti pemeriksaan kesehatan di posyandu. Bahkan, pe laksanaan pemeriksaan kesehatan di posyandu akan dikaitkan dengan pemberian berbagai layanan pemerintah, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, dan layanan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Khusus bagi pegawai yang memiliki anak usia 0 hingga 5 tahun, pemerintah mengimbau agar memasti kan anaknya mendapatkan imunisasi lengkap melalui fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, maupun fasilitas kesehatan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Be rencana (DPMDPPKB) bertanggung jawab menggerakkan kader untuk lebih aktif membawa sasaran ke posyandu. Sedangkan Dinas Kesehatan bertugas memastikan pelayanan berjalan optimal serta ketersediaan bahan medis habis pakai untuk pemeriksaan kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kota Solok berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam Pekan Posyandu 2026 guna meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan mewujudkan masyarakat yang lebih sehat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan keterangan pers Kadis Kominfo Kota Solok, Nurzal Gustim, SSTP, MSi, kegiatan ini men jadi langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. (Sy)</div></div>

Walikota Solok Terbitkan Edaran Pekan Posyandu 2026, Targetkan Cakupan 95 Persen

Realitakini.com- Kota  Solok  Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Walikota Solok menerbitkan Edaran Nomor 442/219/DKES/I...

Read more »

Kuli Tinta Melangkah ke HPN-2026 Banten, Empati Kepala Daerah di Sumbar Absen

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ9bTX4eh02g4rOA7bVHuFLEQVSImVqM0lP_10UCBv3n9BMmomENk5XyN1eGhIQl_rOVbVlmxDLLYQRQnIy57Pb_heVHr1rQ7R_EIMLaOA5y6YWEP7fE9WiAtmAbxWAD3xPtCbELg-7y8OrXrOi0dCXUwMPUnVgNJRPANviYkd7Xgwcmf9aKArgSYxHTb/s1280/IMG-20260209-WA0003.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="390" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGZ9bTX4eh02g4rOA7bVHuFLEQVSImVqM0lP_10UCBv3n9BMmomENk5XyN1eGhIQl_rOVbVlmxDLLYQRQnIy57Pb_heVHr1rQ7R_EIMLaOA5y6YWEP7fE9WiAtmAbxWAD3xPtCbELg-7y8OrXrOi0dCXUwMPUnVgNJRPANviYkd7Xgwcmf9aKArgSYxHTb/w640-h390-rw/IMG-20260209-WA0003.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="color: red;">Oleh. Andarizal, Ketua Umum DPP-KJI</span></b></div><div><b>Realitakini. Com  SERANG</b> </div><div><div style="text-align: justify;">-Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi seluruh insan pers di Indonesia. Namun, bagi delegasi jurnalis asal Sumatera Barat, perjalanan tahun ini terasa lebih dingin, bukan karena pendingin ruangan bus atau angin laut di Selat Sunda, melainkan karena dinginnya hati para pemimpin daerah di Ranah Minang.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Di tengah keriuhan persiapan keberangkatan, kita dipaksa menyaksikan sebuah potret ironi yang telanjang, para kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Walikota tampak kompak mengenakan "rompi antipati" terhadap kuli tinta.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat di Sumatera Barat adalah konsumen setia dari jasa publikasi. Mereka gemar bersolek di depan kamera jurnalis, haus akan headline yang memuji kinerja birokrasi, dan sangat reaktif jika pena pers mulai menyoroti borok kebijakan. Pers dianggap mitra strategis saat mereka butuh panggung, namun mendadak menjadi "orang asing" saat momentum HPN tiba.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketidakhadiran fasilitasi dan absennya rasa empati dalam mendukung keberangkatan insan pers ke Banten bukan sekadar masalah anggaran. Ini adalah masalah mentalitas penguasa. Mereka fasih berpidato tentang pers sebagai pilar keempat demokrasi, namun di balik meja kekuasaan, mereka memperlakukan jurnalis layaknya pelengkap penderita yang hanya dibutuhkan saat musim pencitraan atau syahwat politik menjelang pilkada.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Sangat memuakkan melihat kenyataan bahwa daerah yang melahirkan raksasa pers seperti Adinegoro dan Rohana Kudus, kini dipimpin oleh orang-orang yang picik dalam menghargai profesi wartawan. Keengganan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan moral maupun fasilitasi nyata adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah intelektualitas Sumatera Barat itu sendiri.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah para pemimpin ini lupa, bahwa tanpa ketukan tuts kibor dan goresan pena kuli tinta, prestasi-prestasi yang mereka banggakan itu hanyalah sunyi yang tak terdengar? Atau barangkali, mereka memang sengaja membiarkan pers berjalan terseok-seok agar fungsi kontrol sosial melemah?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu ditegaskan, kegelisahan insan pers hari ini bukan karena haus akan bantuan materi, melainkan tuntutan akan martabat. Kehadiran delegasi Sumbar di HPN 2026 adalah untuk membawa nama daerah di kancah nasional. Namun, ketika pemerintah daerah memilih untuk menutup mata dan mengunci rapat pintu empati, mereka sebenarnya sedang mengirimkan pesan perang terhadap transparansi.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Jangan salahkan pers jika ke depan, tinta yang digoreskan akan terasa lebih pahit. Sebab, hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai, bukan saling memanfaatkan. Jika untuk urusan HPN saja para kepala daerah ini "kikir" empati, maka publik patut bertanya: untuk siapa sebenarnya mereka bekerja?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Biarlah kuli tinta melangkah ke Banten dengan peluh sendiri. Namun ingatlah, setiap tetes keringat itu akan berubah menjadi catatan kritis yang tak akan lekang oleh waktu. Para pemimpin yang abai terhadap pers adalah mereka yang sedang menggali lubang isolasi bagi dirinya sendiri.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Mari kita bedah lebih dalam. Di saat para pejabat daerah di Sumatera Barat begitu cekatan meneken Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk rombongan birokrasi yang gemuk, seringkali dengan dalih "studi banding" yang hasilnya menguap begitu saja, mengapa untuk urusan HPN mereka mendadak menjadi akuntan yang paling pelit?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ada ketidakadilan yang telanjang dalam tata kelola anggaran. Uang rakyat yang dikelola pemerintah daerah mengalir deras untuk menyewa baliho raksasa berisi wajah-wajah tersenyum para kepala daerah, namun mendadak "kering kerontang" saat diminta mendukung penguatan kapasitas pers. Ini bukan lagi soal efisiensi anggaran, melainkan soal skala prioritas yang cacat. Mereka lebih memilih membiayai kemewahan seremonial kantor daripada menjaga nyala api demokrasi yang dirawat oleh para jurnalis.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Absennya empati ini mengirimkan sinyal bahaya, apakah kepala daerah di Sumatera Barat hanya menginginkan pers yang "manis"? Pers yang hanya duduk manis menerima siaran pers humas, mencatat pidato tanpa bertanya, dan memuja-muji kebijakan tanpa kritik?</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika pengabaian ini adalah bentuk hukuman atas kritisnya pers Sumbar selama ini, maka para penguasa tersebut sedang melakukan kesalahan sejarah. Pers yang sehat tidak lahir dari belas kasihan pemerintah, namun pemerintah yang sehat mutlak membutuhkan pers yang dihargai. Dengan membiarkan insan pers melangkah ke Banten tanpa dukungan moril dan fasilitasi yang layak, pemerintah daerah sebenarnya sedang memutus jembatan komunikasi dengan rakyatnya sendiri.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketika delegasi dari provinsi lain di Indonesia hadir di Serang dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah mereka, sebagai bentuk kebanggaan atas eksistensi media lokal, kontingen Sumatera Barat justru membawa beban luka dari rumah sendiri. Di Serang, para kuli tinta mungkin akan tetap berkarya, namun mereka membawa catatan hitam, bahwa di Ranah Minang, kepedulian pemimpinnya telah "mati suri".</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Kita ingatkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Sumatera Barat. Jabatan Anda dibatasi oleh periode, namun goresan sejarah yang ditulis oleh pers akan bertahan melampaui masa jabatan Anda. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Anda adalah generasi pemimpin yang gagal memahami arti penting kemitraan, pemimpin yang fasih berjanji namun kikir dalam empati.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">HPN 2026 di Banten akan usai, namun luka atas pengabaian ini tidak akan cepat mengering. Jika narasi "sinergi" dan "kolaborasi" hanya menjadi jargon kosong di atas kertas sambutan, maka jangan salahkan jika ke depan, pers Sumatera Barat akan berdiri dengan jarak yang lebih tegas.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Bukan untuk bermusuhan, tapi untuk menunjukkan bahwa martabat jurnalis tidak bisa dibeli dengan recehan janji, dan tidak akan mati hanya karena ditinggalkan oleh para pemimpin yang mabuk akan kuasa namun buta terhadap nurani.</div><div><br /></div><div>Penutup:</div><div><span style="text-align: justify;"> "Pemimpin yang baik adalah mereka yang berani dikritik saat salah dan tetap menghargai saat disapa oleh pena pers. Pemimpin yang buruk adalah mereka yang butuh sorotan kamera, namun mematikan lampu saat pers membutuhkan dukungan.".(**) </span></div><div><br /></div></div><div><div><br /></div></div>

Kuli Tinta Melangkah ke HPN-2026 Banten, Empati Kepala Daerah di Sumbar Absen

Oleh. Andarizal, Ketua Umum DPP-KJI Realitakini. Com  SERANG   -Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, seharusnya menjadi panggung...

Read more »

Gugatan Kubu Murjoko Gugur Di PTUN Jakarta, Legalitas PSHT Di Bawah Kepempimpinan Taufiq Tak Terbanatahkan

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUscf7Z0kNcUrMdIfK0qD_rI-wgrPysnp9aOrsgLJPA5JsQ3SmQwrdWrX97GBASw1FHPQaJAmhuHEX8BO7NtTZS8iQcwOh6lYgY2wrep7AD_zXxJO3VKLXT4zrQjPKo5_waAHflSKWb53xt4hKmh6v44Ujy1HxVy04kM4OM7cu9lZln0VEXffHYBg9FPg/s500/berse.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUscf7Z0kNcUrMdIfK0qD_rI-wgrPysnp9aOrsgLJPA5JsQ3SmQwrdWrX97GBASw1FHPQaJAmhuHEX8BO7NtTZS8iQcwOh6lYgY2wrep7AD_zXxJO3VKLXT4zrQjPKo5_waAHflSKWb53xt4hKmh6v44Ujy1HxVy04kM4OM7cu9lZln0VEXffHYBg9FPg/w640-h384-rw/berse.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </span></b><div style="text-align: justify;">Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara tegas menyatakan gugatan kubu Murjoko terhadap badan hukum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 321/G/2025/PTUN.JKT dan tercatat resmi dalam sistem e-Court pada agenda putusan hari ini.</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam amar putusannya, majelis hakim menerima eksepsi Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta PSHT terkait kompetensi absolut. Artinya, sejak awal gugatan tersebut dinilai salah alamat dan tidak berada dalam kewenangan PTUN untuk diperiksa dan diadili.Blitar senin (09/02/2026)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, dalam pokok perkara, majelis hakim menyatakan secara eksplisit bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO). Putusan ini sekaligus menutup ruang klaim hukum kubu Murjoko melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Putusan PTUN Jakarta tersebut menjadi penegasan hukum yang terang dan final bahwa upaya menggugat badan hukum PSHT di bawah kepemimpinan Taufiq tidak memiliki dasar kewenangan absolut. Dengan demikian, legalitas dan keabsahan badan hukum PSHT tetap sah, utuh, dan tidak terganggu secara hukum.</div><div style="text-align: justify;">Salinan resmi putusan dijadwalkan akan diambil langsung oleh perwakilan tim di PTUN Jakarta guna melengkapi administrasi hukum organisasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Putusan ini disambut dengan rasa syukur dan keteguhan sikap oleh jajaran PSHT. Mereka menilai hasil tersebut sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus koreksi tegas terhadap upaya-upaya yang berpotensi menyesatkan publik dan memecah persaudaraan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, pengadilan telah memberikan kejelasan. PSHT secara hukum berdiri sah dan tidak dapat diganggu gugat. Sudah seharusnya semua pihak menghormati putusan pengadilan dan berhenti mencipta kan kegaduhan,” tegas perwakilan PSHT.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan berakhirnya perkara ini, PSHT menegaskano komitmennya untuk terus menjaga marwah organisasi , menguatkan persaudaraan, serta mengajak seluruh elemen untuk kembali pada semangat persatuan dan pembinaan ajaran luhur. PSHT sah secara hukum. Gugatan gugur. Persaudaraan harus dijaga. (*)</div></div>

Gugatan Kubu Murjoko Gugur Di PTUN Jakarta, Legalitas PSHT Di Bawah Kepempimpinan Taufiq Tak Terbanatahkan

Realitakini.com-Jakarta  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara tegas menyatakan gugatan kubu Murjoko terhadap badan hukum Persa...

Read more »

Pemkab Solok Matangkan Persiapan Goro, Wujudkan Gerakan Solok Bersih

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUx4RrxYK63-AgkrtKYBGty_FIDIxLoMeAeKpym21c5p3w3-bYefZy5LNhwN1RvnHbk5lVAopuv1XoMOywobPc-rLoWXzMCegburYBSA5n5n7IiZwZOhxojGgvnj99I4mHaURdXB8wHS7IYZKcZvyVfVWCuDH3pULuTgTBkb8tvECTwUEwJM4dA2Ghii4/s500/%20Ayam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUx4RrxYK63-AgkrtKYBGty_FIDIxLoMeAeKpym21c5p3w3-bYefZy5LNhwN1RvnHbk5lVAopuv1XoMOywobPc-rLoWXzMCegburYBSA5n5n7IiZwZOhxojGgvnj99I4mHaURdXB8wHS7IYZKcZvyVfVWCuDH3pULuTgTBkb8tvECTwUEwJM4dA2Ghii4/w640-h384-rw/%20Ayam.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Arosuka </span></b> <div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Persiapan Gotong Royong (Goro) dalam rangka me nyukses kan Gerakan Solok Bersih, bertempat di aula pertemuan Gedung C Setda, Senin (09/02/2026). </div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat ini menjadi langkah  penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mewakili Bupati Solok, rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, M.Si, serta dihadiri oleh Asisten I Zaitul Ikhlas, Asisten II Jefrizal, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Solok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa Gerakan Solok Bersih bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh OPD, pemerintah kecamatan, hingga masyarakat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Gotong royong menjadi kunci utama dalam menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya ke bersihan lingkungan," ujar Sekda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, rapat ini membahas kesiapan teknis pelaksanaan goro, pembagian peran masing-masing OPD dan Kecamatan, serta penentuan titik-titik prioritas yang akan menjadi fokus kegiatan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Koordinasi lintas sektor sangat penting agar pelaksanaan Gerakan Solok Bersih berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat kita," imbuh Sekda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Sekda Medison juga mengingatkan agar seluruh Kepala OPD dan Camat, mampu menjadi motor penggerak di wilayah masing-masing, sehingga Gerakan Solok Bersih dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik dari sisi kebersihan lingkungan, kenyamanan, maupun peningkatan kualitas hidup.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui rapat persiapan ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap Gerakan Solok Bersih dapat menjadi budaya bersama yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat citra daerah yang bersih, nyaman,danr amah lingkungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen menjadikan Gerakan Solok Bersih sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Kabupaten Solok yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan.</div></div></div>

Pemkab Solok Matangkan Persiapan Goro, Wujudkan Gerakan Solok Bersih

Realitakini.com-Arosuka    Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Persiapan Gotong Royong (Goro) dalam rangka me nyukses kan Gerakan Sol...

Read more »

DPP GMNI Ingatkan Penghentian Bansos Harus Dijalankan secara Transparan dan Berkeadilan

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMlE3lZj4fHdnaMp1tmVKK7WNtpRzW8aGz2Y18gRqk-bOI5bIQxQVlgRwb3MDynjkbLeshWzrRsewAFI0K3YQc1-4W2IDUJtWMdXVkAJ0MhOTma8ZmZ1YwxO0BG6hzksgHzUJViTVf-SCWnQh8O4py7fMO93_rDr3pCSLTcJlibUmljORDzdYx82xAbLj/s1221/IMG_20260208_172830.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1221" data-original-width="1080" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLMlE3lZj4fHdnaMp1tmVKK7WNtpRzW8aGz2Y18gRqk-bOI5bIQxQVlgRwb3MDynjkbLeshWzrRsewAFI0K3YQc1-4W2IDUJtWMdXVkAJ0MhOTma8ZmZ1YwxO0BG6hzksgHzUJViTVf-SCWnQh8O4py7fMO93_rDr3pCSLTcJlibUmljORDzdYx82xAbLj/w640-h398-rw/IMG_20260208_172830.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dede Kurnia Esysa, S.Kom, Ketua Bidang Sosial DPP GMNI.</span></div>Realitakini.com-- Pasaman </div><div style="text-align: justify;">Ketua Bidang Sosial Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Dede Kurnia Esysa, S.Kom., menilai kebijakan pemerintah yang menghentikan bantuan sosial (Bansos) dan mengalihkannya ke skema bantuan modal usaha harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan berkeadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Dede, peralihan dari bantuan konsumtif ke pemberdayaan ekonomi produktif secara konsep patut diapresiasi. Negara, kata dia, memang tidak bisa selamanya bergantung pada Bansos jangka pendek. Namun, perubahan kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan realitas sosial dan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat penerima manfaat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemberdayaan tidak bisa hanya dimaknai sebagai penggantian Bansos dengan bantuan modal usaha. Tanpa pendampingan, pelatihan, dan ekosistem yang memadai, kebijakan ini berisiko memindahkan beban kesejahteraan dari negara ke individu,” ujar Dede, pada Realitakini.com Minggu (8/2/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, banyak keluarga yang dikeluarkan dari daftar penerima Bansos masih berada dalam kondisi rentan. Meski secara data tidak lagi masuk kategori miskin ekstrem, mereka tetap bergantung pada bantuan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dede juga mengingatkan bahwa pemberian modal usaha secara satu kali tidak menjamin keberhasilan ekonomi. Tanpa pendampingan berkelanjutan dan akses pasar yang jelas, bantuan modal berpotensi habis tanpa menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Kondisi tersebut justru dapat mendorong keluarga penerima jatuh ke situasi yang lebih sulit.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau usaha gagal, negara harus menjawab satu pertanyaan penting, apakah ada mekanisme perlindungan lanjutan, atau masyarakat dibiarkan menanggung risiko sendir," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Dede menyoroti pentingnya tata kelola data sebagai dasar kebijakan penghentian Bansos. Menurutnya, pemutakhiran data penerima bantuan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Data tidak boleh menjadi alat teknokratis yang memutus nasib rakyat tanpa ruang klarifikasi. Masyarakat berhak mengetahui alasan mereka dikeluarkan dari daftar Bansos serta mekanisme keberatan jika terjadi kekeliruan,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menilai, tanpa pengawasan publik dan pelibatan masyarakat sipil, kebijakan tersebut berpotensi salah sasaran dan menimbulkan ketidakadilan sosial baru. Negara, lanjutnya, tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi anggaran dan capaian statistik, tetapi juga pada dampak nyata bagi kehidupan rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski memiliki potensi positif untuk mendorong tumbuhnya usaha mikro dan memperkuat ekonomi lokal, Dede menekankan kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap dan terukur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Transformasi kebijakan sosial memang diperlukan, tetapi pemberdayaan sejati adalah memastikan rakyat aman dan berdaya setelah bantuan dihentikan, bukan sekadar mengganti skema bantuan,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dede Kurnia Esysa menambahkan, Bidang Sosial DPP GMNI mendorong pemerintah memperkuat pendampingan lapangan, membuka mekanisme evaluasi yang adil, serta memastikan kebijakan sosial tetap berpihak pada kelompok paling rentan. (Nurman).</div>

DPP GMNI Ingatkan Penghentian Bansos Harus Dijalankan secara Transparan dan Berkeadilan

Dede Kurnia Esysa, S.Kom, Ketua Bidang Sosial DPP GMNI. Realitakini.com-- Pasaman  Ketua Bidang Sosial Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasisw...

Read more »

Warga Bendogerit Blitar Tolak Pembongkaran Pos Kampling Jadul

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic2227dcteYhePDS1lsYADuYYxf5K07x9tFr94eNebT_EiXMlUz4UXg7bk-j_9u5RiYpBw2valCqX0ZA0jPkkbzhStlInNioicfr_ED7rsQ8yWjed2Es0tAprlXnPT6_EwTkJmIh_iA0cPD7fNBEnxxHUdU_jBomS9lnK0rLCd5aIvxNTzDNRc2SgHc14/s658/IMG-20260207-WA0103.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="658" height="377" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic2227dcteYhePDS1lsYADuYYxf5K07x9tFr94eNebT_EiXMlUz4UXg7bk-j_9u5RiYpBw2valCqX0ZA0jPkkbzhStlInNioicfr_ED7rsQ8yWjed2Es0tAprlXnPT6_EwTkJmIh_iA0cPD7fNBEnxxHUdU_jBomS9lnK0rLCd5aIvxNTzDNRc2SgHc14/w640-h377-rw/IMG-20260207-WA0103.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar </span></b><div style="text-align: justify;">Penolakan terhadap rencana pembongkar an Pos Kampling Jadul di Kelurahan Ben dogerit, Kecamatan Sananwetan,KotaBlitar, terus menguat. Warga yang ter gabung dalam GERAK AKSI (Gerakan Rakyat Kampung Anti Korupsi) menyatakan sikap tegas menolak pembongkaran paksa bangunan yang telah berdiri sejak sekitar tahun 1960 tersebut.Sabtu (07/02/2026)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pos Kampling Jadul Bendogerit dinilai bukan sekadar bangunan tua, melainkan simbol sejarah kolektif warga yang dibangun melalui gotong royong serta menjadi lambang kedaulatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan solidaritas sosial.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pendamping warga dan konsultan hukum dari Revolutionary Law Firm, Mohammad Trijanto, SH, MM, MH, menegaskan bahwa persoalan Pos Kampling ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai sengketa administratif tanah, tetapi menyangkut prinsip keadilan dan penghormatan terhadap sejarah rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pos kampling ini berdiri jauh sebelum negara menerbitkan sertifikat tanah pertama pada tahun 1995. Maka ketika sekarang muncul sertifikat baru yang dipersoalkan keabsahannya, tidak serta-merta bangunan bersejarah rakyat ini bisa digusur begitu saja,” ujar Trijanto, Sabtu Blitar ,(07/02/2026)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Trijanto, sertifikat dan Akta Jual Beli (AJB) yang terbit pada tahun 2013 atas objek tanah tersebut patut diduga bermasalah. Bahkan, saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Kota Blitar atas dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan ahli waris.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyoroti proses pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang baru dilakukan pada tahun 2024, sehingga hingga kini sengketa tersebut belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selama belum ada putusan pengadilan yang inkracht, maka setiap upaya pembongkaran paksa adalah tindakan sepihak yang mencederai prinsip negara hukum,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">GERAK AKSI secara resmi menyatakan enam poin sikap, di antaranya menolak segala bentuk pembongkaran paksa Pos Kampling Jadul Bendogerit sebelum adanya putusan pengadilan, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan mafia tanah, serta meminta pemerintah daerah bersikap netral dan tidak melegitimasi tindakan yang melawan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Trijanto menegaskan bahwa pihaknya bukan anti pembangunan, melainkan membela pembangunan yang berkeadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami bukan anti pembangunan. Kami bukan anti hukum. Justru kami pembela hukum yang adil dan berpihak pada rakyat Hukum tidak boleh dijadikan alatperampas an, dan pembangunan tidak boleh berdiri di atas penghapusan sejarah rakyat,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, apabila proses hukum dijalankan secara benar dan adil, warga akan patuh pada keputusan pengadilan. Namun jika hukum diabaikan, rakyat tidak akan tinggal diam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Negara tidak boleh kalah oleh mafiatanah. Kami meminta rencana pembongkaran paksa dihentikan dan proses hukum di hormati. Jika hukum ditegakkan dengan benar,rakyat akan berdiri bersama negara. Tetapi jika hukum dikhianati, rakyat tidak akan diam,” pungkas Trijanto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Runik warga yang rumahnya diduga men jadi korban mafia AJB mengatakan Pos ini sebelum bapak saya membangun rumah sudah ada. Terus tahun 1995 terbit sertifikat atas nama bapak saya, lalu pada 2011 saya jual. Total luasnya kan 219 m², tapi tidak semua saya jual termasuk yang sekarang saya tenpati dan pos itu. Dari Rp 150 juta, saya baru dibayar Rp 133 juta, masih kurang Rp 17 juta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tapi rumah saya dirobohkan, tidak ada pemberitahuan.Lokasinya tepat dibelakang pos itu. Saya memang tidak pernah datang ke PTSL juga tidak tanda tangan. Dari uji laboratorium, sudah dinyatakan memang tanda tangan palsu. Tapi sampai sekarang, kok kasusnya tidak ada penyelesaiannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pernyataan sikap tersebut disampaikan warga Bendogerit pada 7 Februari 2026 sebagai bentuk perlawanan bermartabat dan suara nurani kolektif masyarakat terhadap dugaan praktik mafia tanah di wilayah mereka. (*)</div>

Warga Bendogerit Blitar Tolak Pembongkaran Pos Kampling Jadul

Realitakini.com-Blitar  Penolakan terhadap rencana pembongkar an Pos Kampling Jadul di Kelurahan Ben dogerit, Kecamatan Sananwetan,KotaBlita...

Read more »