"Momentum Idulfitri seharusnya menjadi energi baru bagi aparatur sipil negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai semangat kerja justru menurun usai liburan," ujar Muhidi dalam keterangan resminya di Padang, Senin (7/4).
Muhidi, mengingatkan pentingnya percepatan pemulihan kinerja pelayanan publik setelah masa libur Hari Raya Idulfitri 1446 H. Ia juga menekankan bahwa seluruh instansi pemerintahan, terutama yang bersentuh an langsung dengan masyarakat, harus kembali beroperasi secara optimal dan profesional.
Lebihlanjut Ia bahwa pelayanan publik adalah representasi langsung dari kehadiran negara di tengah- masyarakat. Karena itu, ketepatan waktu, profesionalisme, dan kesiapan dalam memberikan layanan harus menjadi prioritas utama. "Setiap bentuk keterlambatan dan kelalaian bisa menimbulkan kekecewaan- publik. Apalagi, banyak urusan administratif yang tertunda selama libur. Ini harus segera ditangani dengan serius," tegasnya.
Muhidi mengapresiasi sejumlah instansi yang telah menyiapkan langkah antisipatif agar pelayanan tetap berjalan normal di hari pertama kerja. Ia berharap semangat tersebut bisa ditular kan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, libur panjang adalah waktu refleksi, namun pascalibur harus menjadi momentum untuk memperkuat etos kerja dan integritas para abdi negara. "Pelayanan publik bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat dan negara. Mari layani dengan hati," tambahnya.
Lebih jauh, Muhidi juga mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan sebelum dan sesudah libur panjang. Tujuannya adalah untuk menemukan titik lemah serta menyusun strategi peningkat an ke depan. DPRD Sumbar, kata Muhidi, siap mendukung langkah-langkah perbaikan pelayanan publik melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menegaskan bahwa pelayanan yang cepat, responsif, dan transparan menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi daerah.
Selain itu, ia mengajak masyarakat turut ambil bagian dalam mengawal mutu pelayanan publik. Masukan dan kritik membangun dari warga, menurutnya, adalah bagian dari demokrasi yang sehat dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (RK*)
Tags:
DPRD Provinsi