Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memaksimalkan kembali pelayanan publik setelah libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Ia menegaskan bahwa instansi yang melayani masyarakat secara langsung harus bekerja secara profesional dan optimal sejak hari pertama masuk kerja.
Muhidi menilai, libur lebaran seharusnya menjadi momen untuk menyegarkan semangat pengabdian, bukan justru menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, ia meminta seluruh aparatur meningkatkan kinerja dan komitmen terhadap tugas pelayanan publik.
“Setelah merayakan Idulfitri bersama keluarga, kita harus kembali menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Saya meminta seluruh lini pelayanan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, langsung bekerja maksimal tanpa menunda,” ujar Muhidi di Padang, Selasa (2/4).
Ia menekankan bahwa pelayanan publik mencerminkan kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta aparatur negara menghindari keterlambatan, kelalaian, serta sikap tidak profesional yang bisa mengecewakan warga.
“Jangan biarkan masyarakat yang datang dengan harapan tinggi kecewa karena layanan lambat. Banyak urusan administrasi menumpuk pascalibur panjang, dan kita harus siap mengatasinya,” tegasnya.Muhidi mengapresiasi instansi yang telah bersiap sejak awal untuk memastikan kelancaran layanan publik pada hari pertama kerja. Ia berharap instansi lain mencontoh langkah tersebut agar pelayanan publik tetap prima.
“Idulfitri bukan hanya soal perayaan, tetapi juga momentum memperkuat etos kerja dan integritas. Mari kita layani masyarakat dengan sepenuh hati karena itu bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan daerah,” katanya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi kualitas layanan sebelum dan sesudah libur panjang. Evaluasi ini bertujuan menemukan kekurangan serta merancang perbaikan yang lebih tepat sasaran.
Muhidi menegaskan bahwa DPRD akan terus mendukung upaya peningkatan pelayanan publik melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menyebut pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif sebagai bagian penting dari reformasi birokrasi.
“Kami akan terus mendorong hadirnya sistem pelayanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ini bagian dari upaya kita memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” ujar nya. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan memberikan masukan maupun kritik yang membangun terhadap layanan yang mereka terima. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga akan mempercepat lahirnya perubahan menuju pelayanan publik yang lebih baik *(RK)
Tags:
DPRD Provinsi