Panitia Khusus (Pansus) IV yang dibentuk melalui Komisi IV DPRD Kota Padang yang diketuai H.Iskandar,M.H.I, menggelar pembahasan intensif terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024.Ketua Pansus IV yang anggotanya terdiri Komisi IV DPRD Kota Padang yang tentang kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu agenda penting dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang.
Pembahasan ini menjadi sangat penting karena tidak hanya mengevaluasi kinerja satu tahun terakhir, tetapi juga menjadi penilaian akhir terhadap pencapaian visi dan misi Wali Kota sebelumnya selama lima tahun terakhir.
Komisi IV DPRD Kota Padang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi dan membahas berbagai- permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat, termasuk :
- Kesehatan: Komisi IV bertugas untuk meng awasi dan membahas berbagai permasalahan terkait ke
sehasehatan masyarakat, termasuk pelayanan- kesehatan, pengobatan, dan pencegahan penyakit.
- Pendidikan: Komisi IV juga bertugas untuk mengawasi dan membahas berbagai permasalahan terkait
pendidikan, termasuk kualitas pendidikan, infrastruktur pendidikan, dan pengembangan sumber daya 
manusia.
- Kesejahteraan Sosial: Komisi IV memiliki tugas untuk mengawasi dan membahas berbagai han ke - sejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial, pengembangan masyarakat, dan pencegahan kemiskin-
kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial, pengembangan masyarakat, dan pencegahan permasah an kesejahteraan sosial, termasuk bantuan sosial, pengembangan masyarakat, dan pencegahan per
masalahan kemiskinan.
Ketua Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV, H. Iskandar, M.H.I, menegaskan bahwa,” pembahasan ini menjadi momen refleksi ter hadap janji-janji kampanye yang diusung saat pelantikan wali kota sebelum nya.
"Kami melihat ada program yang sudah berjalan sesuai harapan, tapi ada juga yang masih jauh dari visi dan misi yang dulu dicanangkan. Evaluasi ini akan menjadi bahan penting bagi pemerintahan baru untuk memperbaiki kebijakan lima tahun ke depan," ujar Iskandar.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada masyarakat , bukan hanya sekadar pencapaian angka di atas kertas," tegas Iskandar.
Dengan harapan besar terhadap perubahan yang lebih baik, DPRD Kota Padang berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Padang.
Sejumlah program dinilai telah mencapai target administratif, tetapi efektivitasnya di lapangan masih perlu dikaji lebih lanjut. *Ada program yang terlihat sukses dalam angka, namun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terasa*. Inilah yang menjadi perhatian utama DPRD dalam memberikan rekomendasi ke depan.
Salah satu sektor yang disoroti adalah pendidikan. DPRD menilai bahwa kondisi pendidikan di Kota Padang, termasuk SD, SMP, dan TK, masih membutuhkan pembenahan. Kesejahteraan guru honorer menjadi perhatian utama*, karena kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesejahteraan tenaga pengajarnya. Iskandar menegaskan bahwa DPRD akan memperjuangkan kenaikan gaji guru honorer agar mereka semakin termotivasi dalam mengajar.
Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi sorotan, terutama menjelang libur Lebaran yang akan me ningkatkan jumlah wisatawan. DPRD menekankan perlunya *peningkatan fasilitas wisata, keamanan, kebersihan, hingga labelisasi makanan di tempat wisata* agar pengunjung merasa nyaman dan aman. 
Di sisi lain, kabar baik datang dari program BPJS Kesehatan Gratis yang menjadi salah satu program unggulan wali kota. Program ini mencakup berbagai layanan kesehatan seperti rawat inap, rawat jalan, cek laboratorium, rontgen,dan layanan medis lainnya.DPRD juga memberikan jaminan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam pengurusan BPJS, dengan memastikan bahwa Komisi IV siap mem bantu sebagai wakil rakyat. Bahkan, bagi peserta BPJS mandiri yang mengalami tunggakan, dalam kondisi darurat .BPJS akan langsung aktif dan pemerintah akan menanggung tunggakan tersebut.
Pembahasan ini belum menghasilkan kesimpulan final, karena DPRD masih membutuhkan analisis lebih lanjut terhadap data dari OPD terkait. Namun, satu hal yang pasti, evaluasi ini akan menjadi acuan penting bagi pemerintahan baru dalam menentukan kebijakan lima tahun ke depan. ( ADV)
Tags:
Pariwara