Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja ke Banggar DPRD Sumatera Barat (Sumbar) untuk membahas persoalan anggaran daerah, khususnya terkait dana pokok pikiran (pokir).
Kunjungan yang berlangsung, Rabu(12/2/25) di Ruang Khusus I DPRD Sumbar ini diterima oleh Kasubag Humas Protokol dan Perpustakaan DPRD Sumbar, Dahrul Idris, yang didampingi oleh Rio, keduanya merupakan putra daerah asal Kabupaten Agam.
Rombongan dari DPRD Kabupaten Agam dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Agam, Ilham, bersama dua wakilnya, Hendrizal dan Enderia Sp. MM.
Dalam kesempatan ini, salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Agam, menyampaikan keluhannya terkait sulitnya pengalokasian anggaran daerah yang berdampak pada kelambatan pelaksanaan proyek pokir.
“Karena proyek pokir tidak jalan akibat kekurangan dana, kami kesulitan untuk menilai penggunaan dana tersebut. Kami ingin mengetahui apakah dana pokir tersebut masih ada atau sudah dialihkan,” ujarnya
Menanggapi keluhan tersebut, Dahrul Idris menyatakan bahwa berkurangnya alokasi anggaran daerah tidak hanya terjadi di Kabupaten Agam, namun juga dirasakan oleh banyak daerah lain di Indonesia, termasuk di DPRD Provinsi Sumbar.
“Masalah berkurangnya APBD ini tidak hanya terjadi di Agam, tetapi juga di banyak daerah lainnya, bahkan di DPRD Provinsi Sumbar sendiri,” ungkap Idris.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam, Enderia Sp. MM, menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk kembali mengunjungi DPRD Sumbar, namun kali ini dalam bentuk audiensi dengan Banggar DPRD Sumbar untuk membahas lebih lanjut isu anggaran dan dana pokir.
Rio, dari DPRD Sumbar, berjanji untuk segera menyampaikan permohonan surat audiensi kepada pihak terkait sebelum rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar dilaksanakan. Kunjungan ini ber langsung dalam suasana akrab, diakhiri dengan sesi foto bersama antara anggota DPRD Kabupaten Agam dan DPRD Sumbar.
Kegiatan ini menandakan komitmen kedua belah pihak untuk terus berkoordinasi dalam rangka me ningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah demi kesejahteraan masyarakat
Tags:
DPRD Provinsi