MrJazsohanisharma
Baca Post Terbaru Dalam Rangka Peringati HUT Astra Ke-68 Auto 2000 Gelar Donor Darah Bersama UDD PMI Bukittinggi    Baca Post Terbaru Tabligh Akbar Dan Dzikir Bersama Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446h/2025 M   Baca Post Terbaru Pertama Dalam Sejarah, Bupati Dan Wakil Bupati Solok Dilantik Oleh Presiden RI Di Istana Negara Jakarta   Baca Post Terbaru Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Drs.H.Rijanto, M.M sebagai Bupati Blitar dan H.Beky Herdihansah sebagai Wakil Bupati Blitar 2025 - 2030   Baca Post Terbaru Bupati Dan Wakil Bupati Blitar 2025 -- 2030 Resmi Dilantik Sepakat Bersama Sampai Ahkir Masa Jabatan   Baca Post Terbaru Resmi Dilantik Presiden, Gubernur Mahyeldi Dan Wagub Vasko Langsung Bergerak Cepat Membangun Sumatera Barat   Baca Post Terbaru Gubernur Mahyeldi Retreat Di Magelang, Wagub Vasko Langsung Bertugas Di Sumbar   Baca Post Terbaru Gerak Cepat Sektor UMKM, Gubernur Mahyeldi Dan Wagub Vasko Kenakan Sepatu Lokal Sumbar Saat Prosesi Pelantikan   Baca Post Terbaru Bapenda Kabupaten Blitar Gelar Sosialisasi PBB-P2 Tahun 2025 Di Kecamatan Binagun   Baca Post Terbaru Gubernur Sumbar Bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Silaturahmi dengan Perantau S3    Baca Post Terbaru Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Ibu Yuni Daru Winarsih, S.H., M.Hum Bersama Tim Lakukan Pendenkatan Restorative Justice Atas Perkara Oharda   Baca Post Terbaru Gubernur Mahyeldi Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Di Sumbar Untuk Harmonisasi Dan Singkronisasi Program   Baca Post Terbaru Sehari Jelang Dilantik Presiden, Gubernur Mahyeldi Gelar Rakor Bersama Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Se-Sumbar   Baca Post Terbaru Baznas Tanah Datar Tetapkan Besaran Zakat Fitrah Dan Fidyah Ramadhan 1446 H   Baca Post Terbaru Akibat Tingginya Curah Hajan Di Berbagai Wilayah Mengakibatkan Bencana Banjir Diberbagai Daerah Di Agam.   Baca Post Terbaru Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih Ikuti Gladi Kotor Di Monas   Baca Post Terbaru Gubernur Mahyeldi Jenguk Menteri Agama yang Tengah Menjalani Perawatan Medis   Baca Post Terbaru Bentuk Karakter Profesional, Balai Wartawan dan LSM Pasaman Terbentuk   Baca Post Terbaru PT Wira Karya Sakti Distrik 3 Diduga Serobot Lahan Milik Masyarakat Desa Kuap   Baca Post Terbaru Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Penyampaian LKPJ Wali Kota 2024  

Gubernur Mahyeldi Ingatkan Kepala OPD Terkait Pentingnya Akurasi Data Bagi Pembangun an Daerah

Realitakini.com-Padang
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan seluruh OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar agar memastikan keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyampaian data. Sebab, akurasi data sangat penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka sekaligus menjadi pembicara utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Peningkatan Akurasi Data untuk Optimalisasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026, yang berlangsung di Ballroom Thamrin Nurdin, Kantor Bappeda Sumbar, Kamis (30/1/2025).

"Kita tegaskan kepada OPD, agar memahami dan menindaklanjuti diskusi ini dengan memastikan penyiapan data yang lengkap, akurat, dan selalu diperbarui. Data akurat sangat penting dalam pe rencanaan pembangunan daerah," ujar Gubernur menekankan.

Ia mencontohkan, pertumbuhan infrastruktur seperti pembangunan jalan terus meningkat setiap tahun, sehingga berdampak langsung pada besaran anggaran yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Gubernur juga menyebutkan, bahwa sistem perizinan di negara-negara maju bisa lebih tertib karena berbasis data yang akurat. Di mana jika ada ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan, maka sanksi tegas akan diberlakukan. Hal ini, menurutnya, bisa menjadi pelajaran bagi Sumbar agar lebih disiplin dalam pengelolaan data.

“Kita sering menghadapi kendala dalam pengelolaan data. Salah satunya karena kurangnya kedisiplin an. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka perencanaan pun bisa meleset,” ungkapnya lagi.

Selain itu, Gubernur menekankan agar para Kepala OPD lebih serius dalam memastikan validitas data. Ia juga mengingatkan agar saat bertugas ke Jakarta, para Kepala OPD agar berkoordinasi dengan ke menterian terkait untuk menjamin maksimalnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Dana bagi hasil harus berbasis data yang akurat. Kita juga tentu berharap BPS lebih cepat dalam merilis data agar dapat segera dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran. Akurasi data penting dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja daerah.

"Agar distribusi DBH dan DAU lebih optimal, diperlukan data yang akurat, terutama terkait realisasi penerimaan pajak serta indikator kinerja pajak daerah. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa proses dan jadwal penyampaian data berjalan sesuai ketentuan. Misalnya, dalam penghitungan alokasi DBH PPh dan DBH PBB, data harus direkap oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir Agustus melalui konfirmasi dengan Direktorat Jenderal Pajak," kata Gubernur lagi.

Dalam sesi diskusi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan, mengungkapkan bahwa belanja daerah yang tertuang dalam APBD berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ia juga mengakui bahwa APBD Sumbar masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2001-2024 serta target APBD 2025, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata porsi pendapatan transfer dari pusat mencapai 54,68%, sementara pendapatan asli daerah hanya sekitar 44,38%. Dengan kondisi ini, Pemprov Sumbar perlu memastikan bahwa besaran TKD yang diterima benar-benar optimal dengan memanfaatkan data yang valid dan akurat.

"Setiap komponen TKD memiliki formula perhitungan yang berbeda. Misalnya, DAU dihitung ber dasarkan alokasi dasar serta selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Data yang digunakan untuk perhitungan ini bersumber dari berbagai instansi, termasuk BPS dan kementerian terkait," jelas Rosail.

Turut hadir dalam FGD kali ini, Plh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sumbar, Budi Lesmana; Ketua Tim Analisis yang mewakili Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)Sumbar, Eri Mardison; serta Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II, Yazid Khair Harson, yang me wakili Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur. Turut hadir pula Kepala Kanwil Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Sumbar dan Jambi, serta sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sumbar. (adpsb/cen-RK)

Post a Comment

Previous Post Next Post