Puluhan rekanan yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor dan Suplier Ring Satu Semen Padang (AKSRSSP) menyuarakan aspirasi mereka di DPRD Su¬matera Barat, Kamis (28/11). Mereka meminta DPRD memberikan solusi terhadap usaha mereka sebagai mitra BUMN yang kini kian meredup.
Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Erick Hamdani, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Verry Mulyadi. Ikut hadir mendengarkan aspirasi mereka dari Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak dan Muchlis Yusuf Abit, Fraksi Nasdem Endarmy dan Irwan Zuldani, Fraksi PKS Nurfirmanwansyah, Fraksi De¬mokrat Agus Syahdeman dan Fraksi PAN Hendra Halim.
Buntut Aduan Kontraktor dan Suplier Ring Satu Semen Padang,tersebut seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar sepakat bakal membentuk panitia khusus (pansus) , guna menyikapi permasalahan yang terjadi antara rekanan PT Semen Padang, serta kondisi terkini PT Semen Padang yang berada dibawah kendali Semen Indonesia.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak mengatakan, pansus ini dibuat agar per masalahan yang terjadi antara rekanan dan pihak PT Semen Padang bisa dicarikan solusi terbaik untuk menyelesaikannya
Kemudian yang lebih urgensi lagi, saat ini Semen Padang tidak dirasakan lagi sebagai kebanggaan warga Sumbar, sejak berada dibawah Semen Indonesia ini. Setelah 10 tahun berada di bawah bayang-bayang Semen Indonesia, sudah saatnya dievaluasi secara menyeluruh kebijakan holding ini.
“Perlu evaluasi masyarakat Sumbar sebenarnya, kalau semakin sejahtera Semen Padang masuk Semen Indonesia tidak apa-apa, kita teruskan. Namun jikalau membuat sengsara masyarakat, barangkali perlu evaluasi. Kita sampaikan sama-sama ke Kementerian BUMN, bahwa holding ini telah merugikan masyarakat,” ucapnya.
Muchlis Yusuf Abit juga menyetujui pansus diadakan DPRD Sumbar. Karena yang terjadi saat ini menciptakan perusahaan dalam perusahaan, yang diibaratkan jeruk makan jeruk, sehingga lama-lama kontraktor lokal menjadi bangkrut ( RK)
Tags:
DPRD Provinsi