Kunjungan Studi Komparatif Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Banten Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten ingin melihat perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dengan tema Upaya Pemerintahan Provinsi Banten dalam memaksimalkan perikanan tangkap dan budidaya sebagai peluang bagi pertumbuhan industry pengolahan produk hasil perikanan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Ilson Cong SE, MM Dt Mongguang pada saat membuka pertemuan audensi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Kamis, 17 Oktober 2024.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Prov Sumbar juga menambahkan, Provinsi Banten sebagai penerimaan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu ekspor produksi ikan terbesar secara nasional, selain Sumatera Utara dan DKI Jakarta.
“ Kita perlu belajar dari Banten dimana Kemajuan pengelolaan usaha dan industry perikanan sudah jauh berkembang lebih baik dari kita. Mereka memang di untungkan dengan tiga kawasan perairan laut, Selat Sunda, Laut Jawa dan Samudra Hindia, selain itu daerah mereka juga berdekatan dengan DKI Jakarta pusat ekspor dan Pasundan Jawa Barat. Namun tentunya upaya-upaya mengembangkan pengelolaan Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat perlu kita tingkat dengan segala kekurangan dan potensi yang ada,” ujar Ilson Cong.
Ilson Cong juga mengatakan, kita menyadari potensi keluatan dan perikanan kita juga cukup besar, termasuk perikanan darat. Selain bertani masyarakat kita juga mengelola perikanan darat walaupun belum terkelola secara professional dan belum mendapatkan pendapat yang mensejahterakan nelayan.
“Tangkap ikan perairan laut nelayan kita selain peralatan yang masih belum memadai dan banyak yang bersifat tradisional, belum begitu banyak usaha kelompok nelayan yang memiliki peralatan yang modern, sehingga hasilnya juga belum meningkat secara senigfikan,” katanya.
Ilson Cong juga mengatakan nelayan di Sumatera Barat mengalami permasalahan beberapa faktor yang menyebabkan kalangan nelayan tidak berkembang pesat, di antaranya, keterbatasan modal, keterbatasan keterampilan, tekanan dari pemilik modal, sistem perdagangan ikan yang tidak transparan, keterbatasan teknologi penangkapan, ketergantungan terhadap musim, wilayah tangkapan yang terbatas dan permainan harga jual ikan.
“Segala persoalan dan peluang yang ada dalam memajukan usaha perikanan di Sumatera Barat mestilah kita persamakan, sehingga kebangkitan usaha perikanan dan pengelolaan perairan laut Sumatera Barat dapat berkembang secara cepat, baik dan maksimal, sesuai dengan regulasi dan dukungan pemerintah pusat, demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” harapannya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat ini juga mendukung upaya Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi se Indonesia, Buk Reti dan Buk Elly Susayanti sebagai Kadis yang nyinyir terhadap program nasional pembatasan kuota pengelolaan tangkap ikan laut dalam area 0-12 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi, dimana nantinya akan ada pungutan yang dilakukan pihak kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola di provinsi dimana yang mendapat hanyalah pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintah pusat, sementara provinsi tidak mendapat apa-apa, agar kebijakan ini ditinjau ulang dalam kegiatan tersebut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susayanti, SH.MH, MM dalam kesempatan itu menyampaikan, ada 4 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023 (Pergub No 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023). Dimana Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten berada pada prioritas pertama, meningkatkan pemerataan perkembangan dan kualitas pertumbuhan ekonomi.
“ Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Banten tahun 2023, 71.846,90 ton, produksi Perikanan budidaya 113.336,63 ton dan total produksi usaha perikanan Provinsi Banten 187.309,43 ton. Ada kenaikan 3,25 % dari tahun sebelumnya. Provinsi Banten juga memiliki 18 pelabuhan yang berada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang,” ujar Eli Susayanti.
Eli Susayanti juga mengatakan, peluang sektor proses bisnis perikanan tangkap, ada 4, pertama Sarana Docking Kapal Perikanan, dimana jumlah kapal perikanan di provinsi Banten 13.282 unit dengan mayoritas 80 % menggunakan bahan kayu sehingg rutin memerlukan perbaikan. Kedua, SPBU-Nelayan, dimana jumlah SPBU-N 9 unit, masih terkendala akses jauh mendapatkan BBM.
“Ketiga Pabrik Es, jumlah pelabuhan perikanan provinsi Banten yang memiliki pabrik es hanya ada dua pelabuhan perikanan yaitu PPN Karangantu dan PP Binuangeun dari 17 pelabuhan perikanan. Keempat, Pengembangan Wisata Bahari, salah satu fungsi pelabuhan perikanan sebagai wisata bahari seperti pelabuhan perikanan nusantara Karangantu yang lebih dikenal pantai Gope,” ungkanya.
Sementara itu Peluang Sektor Proses Binis Perikanan Budidaya Provinsi Banten, Eli Susayanti katakan ada 4 kegiatan, pertama Produksi Pakan Mandiri, dimana Kelompok pembudidaya ikan dengan jumlah pembudidayaan 39.361 orang mayoritas mengunakan pakan ikan pabrikan. Kedua penyediaan benih berkualitas, dimana terbatasnya persediaan benih ikan di Provinsi Banten baik komuditas air tawar maupun air payau dan laut, sehingga banyak pembenih membeli benih diluar provinsi Banten. Kemudian ketiga Penyediaan Obat Ikan dimana pembudidayaan disekitar daerah pesisir mayoritas terkendala dalam akses pemenuhan obat dan bahan kimia yang teregister resmi oleh kementerian kelautan perikanan. Keempat Teknologi penujang Pembudidayaan Perikanan penyediaan alat pemberikan pakan otomatis, alat control kualitas air budidaya untuk menunjang system budidaya ikan intensif.
“ Kita juga ada Indrustri pengolahan produk perikan, dimana banyak olahan produk perikanan yang diminati oleh masyarakat menjadi peluang dalam investasi seperti pengolahan udang, rumput laut dan lain-lain. Ekspor Hasil Perikanan, provinsi Banten memiliki banyak produk perikanan yang berpotensi untuk menjadi komuditi eksport seperti halnya rajuangan udang vaname maupun yellofin Tuna,” ungkapnya.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Kadis DKP Provinsi Sumatera Barat Dr. Reti Wafda, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Varel Oriano dan anggota Komisi II, Nurna Eva Karmila, Ade Putra, Yogi Pratama, SE, Asril, SE, Agus Syahdeman, SE, Ridwan Dt Tumbijo dan Wirman Dt Pangeran nan Putiah.
( Humas DPRD Sumbar)
Tags:
DPRD Provinsi