DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga di Sumbar, termasuk Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Ikal-Lemhannas), dalam upaya mencegah potensi ancaman yang dapat merusak stabilitas sosial masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Sumbar,Muhidi, saat menghadiri rapat kerja DPD Ikal Lemhannas Sumbar periode 2024-2029 yang diadakan di Istana Gubernur Sumbar, Senin (21/10) lalu. Muhidi me ngatakan, DPRD memiliki peran penting dalam ranah kebijakan, baik dalam pembuatan peraturan daerah (Perda) maupun penyusunan anggaran. “Ke depan, perlu dilahirkan regulasi untuk mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat. Meski kita tidak menginginkan hal itu terjadi, ini harus menjadi bahan pemikiran bagi kita semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhidi juga menekankan pentingnya membentuk generasi muda yang berkualitas, agar tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Menurutnya, pencapaian ini membutuhkan dukungan dari segi aturan dan anggaran, yang harus didorong melalui kebijakan yang tepat. “DPRD Sumbar membuka pintu selebar-lebarnya untuk berkolaborasi dengan semua lembaga demi pencapaian target pembangunan daerah ke depan,” tambahnya.
Muhidi juga mengapresiasi keberadaan individu-individu yang berpengalaman dalam Ikal-Lemhannas, termasuk profesor dan doktor yang bergerak di berbagai bidang. Ia menegaskan, DPRD secara kelembaga an siap mendukung Ikal-Lemhannas untuk bersama-sama membangun Sumbar. Sementara itu, Ketua DPD Ikal-Lemhannas Sumbar, Nasfryzal Carlo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa organisasinya telah melaksanakan rapat kerja dan merumuskan program-program strategis di enam bidang yang ada dalam kepengurusan. Ia meminta dukungan penuh dari Pemprov Sumbar, DPRD Sumbar, dan pemangku kepentingan lainnya agar program-program tersebut bisa direalisasikan
“Ada beberapa program prioritas yang akan kami sampaikan selengkapnya nanti. Selain itu, dalam Musda beberapa waktu lalu, kami juga mengajukan tiga rekomendasi. Pertama, pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Kedua, penyelenggaraan pelatihan Training of Trainers (ToT) wawasan kebangsaan bagi guru TK. Ketiga, pemaksimalan pengembangan Museum Bela Negara,” jelas Nasfryzal( * RK)
Tags:
DPRD Provinsi