Ribuan massa yang tergabung dalam Paguyuban Petani Area Blitar (PPAB) mengepung Kantor Pemkab Blitar, pada Selasa (24/09/2024)
Massa menuntut Pemkab Blitar pro aktif dalam penyelesaian konflik agraria yang sudah terjadi selama puluhan tahun.
Aksi sempat memanas ketika massa mencoba merangsek masuk ke dalam Kantor Pemkab Blitar, namun dihalau oleh aparat kepolisian. Alhasil, aksi saling dorong antara massa dan aparat pun tak terelakkan.
“Kami menuntut Pemkab Blitar untuk pro aktif dan tidak mementingkan investor semata. Tapi, pikirkan juga kepentingan petani beserta keluarganya,” ujar koordinator aksi, Tukinan.
Massa juga menyatakan penolakannya terhadap bank tanah. Mereka menilai bank tanah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, diduga malah dimanfaatkan untuk kepentingan investor.
“Seharusnya bank tanah itu tugasnya mengumpulkan tanah, lalu dibagikan kepada masyarakat. Kami tolak karena, kenyataannya bank rakyat malah digunakan untuk kepentingan investor,” beber Kinan.
Kinan mencontohkan beberapa konflik agraria yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Diantaranya di wilayah Banaran Kecamatan Doko, lalu di Gadungan dan Sumberagung yang terletak di Kecamatan Gandusari.
“Terutama di daerah Banaran, Gadungan, dan Sumberagung. Kami minta negara hadir menyelesaikan konflik-konflik agraria, khususnya di wilayah Blitar,” sambungnya.
Mereka juga menuntut Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk responsif terhadap gejolak yang muncul di masyarakat.
“Harusnya GTRA lebih responsif, jangan menunggu ada ledakan. Ingat, ini tanggung jawab negara untuk menyelesaikan konflik agraria,” pungkasnya.( edy )
Tags:
Jatim