Salah satu pengamat politik yang juga aktifis anti korupsi Mohammad Trijanto, mengatakan, sampai saat ini dinamika politik di kota Blitar masih abu abu artinya, Kota Blitar masih belum ada partai politik yang memberikan rekomendasi bagi calon yang diusung dalam kontestasi pilkada 2024. Jumat (12/07/2024)
"Proses demokrasi di Kota Blitar akan menjadi hangat secara politik, karena menjelang tahapan pendaftaran, sampai saat ini masih belum ada calon yang me mang benar-benar mendapat rekomen dasi dari parpol,"katanya, Jumat, 12/07/2024.
Trijanto mencontohkan seperti, Bambang Rianto atau pria yang akrab disapa dengan Bambang Kawit. Hingga saat ini pihaknya masih mendapatkan surat tugas saja. Artinya, BK belum mendapatkan rekomen dasi dari partai PDI Perjuangan.
Menurut isu yang berkembang, Partai berlambang moncong putih tersebut mem punyai dua calon yakni, Hengky Kurnia wan dan Bambang Kawit.
"Saat ini yang terlihat hanya sebatas surat tugas dan belum ada rekomendasi dari partai yang benar-benar memberikan rekomendasi calon yang diusung untuk bertarung dalam pilkada Kota Blitar ,"imbuhnya.
Menurut Trijanto, dalam proses demokrasi, partai politik pemenang pemilu terkesan elitis dan bersifat tertutup dalam penjaring an calon yang diusungnya. Hal ini merupa kan degradasi moral politik dimana se harusnya partai politik yang menjadi cerminan keterwakilan demokrasi untuk masyarakat tidak lebih menjadi alat tujuan bagi segelintir orang.
Setiap partai politik seharusnya bisa menggunakan cara elegan dan demokratis dalam penjaringan calon yang diusungnya. Salah satunya dengan menggelar mimbar bebas yang bisa disaksikan oleh semua orang. Dari mimbar bebas itu partai dalam hal ini DPP bisa menilai kapasitas setiap calon yang ikut penjaringan di partainya.
"Salah satu tolok ukur dalam penjaringan calon setiap partai salah satunya bisa me makai mimbar bebas yang dilihat oleh masyarakat. Sehingga terlihat kapasitas dan kapabilitas visi misi yang disampaikan serta respon tanggapan masyarakat. Tidak hanya mengandalkan lobi lobi tertutup di Jakarta,"ujarnya.
Meskipun skema pilkada dengan bumbung kosong itu diperbolehkan, namun kalau bumbung kosong itu terjadi di Kota Blitar, hal ini adalah preseden buruk dalam di namika demokrasi. Yang terjadi bukan pesta demokrasi rakyat, tapi pesta elit politik. Kota Blitar tidak kekurangan tokoh, cuma sayangnya banyak tokoh yang tidak dekat pemilik modal untuk topang operasional proses pemikukada yang berpotensi sangat pragmatis.
"Percuma diadakan pemilukada 2024 yang habiskan anggaran sekitar 25 milyar, kalau ujung ujungnya cuma bumbung kosong. Masak mufakat dulu antar elit parpol dalam menentukan pemenang, lalu seakan-akan terjadi musyawarah melalui pemilih an kepala daerah, praktek demokrasi se pertinya terdegradasi oleh kepentingan elit."cetusnya.
Trijanto politisi yang juga bacalon pilkada Kota Blitar mengatakan, bahwa saat ini kesan elitis dan lobi tertutup tanpa mem perhatikan kapasitas, kapabilitas dan track record setiap calon yang akan tampil dalam pilkada Kota Blitar diragukan dapat mengawal dan mewujudkan demokrasi Kota Blitar.
Dia berharap, agar para elit politik mem pertimbangkan baik-baik suara rakyat, bagaimana rekam jejak dan gagasannya selama ini. Apa sukses story yang selama ini calon -calon pernah ukir ? Dan yang paling penting tidak sedang tersandera dengan potensi-potensi kasus dugaan tindak pidana korupsi dimasa lalu. Selain itu mengingat anggarannya pilkada kota Blitar 2024 sekitar 25 milyar. (edy)
Tags:
Jatim