Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mendorong OPD terkait di Pemprov berinovasi untuk maksimalnya pelaksanaan program unggulan gubernur pada sektor pertanian yang disokong 10 persen APBD Sumbar.
Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo mengatakan, bicara sektor pertanian ia melihat banyak persoalan yang masih membutuhkan perhatian, seperti masalah kelangkaan pupuk, bibit, pengairan, dan sejumlah hal yang lain. Dimana permasalahan yang ada tersebut butuh inovasi sebagai jalan keluarnya.
Sebagai contoh, kata dia, soal kendala pengairan yang masih banyak dihadapi petani di kabupaten/kota. Terkait pengairan, saat turun ke masyarakat pihaknya menemukan fakta banyak sawah-sawah masyarakat yang tak bisa digarap karena tidak didukung dengan ketersediaan sumber air.
Jika mau berinovasi, menurut dia, persoalan pengairan ini sebenarnya ada solusinya. Salah satunya dengan cara membangun irigasi air dalam, dimana daerah lain banyak yang sudah melakukan.
“Selain inovasi, dalam pengembangan sektor pertanian ini komunikasi dengan banyak pihak harus terus ditingkatkan,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (25/7).
Politisi Gerindra ini mengatakan, dalam hal ini bisa dimaksimalkan komunikasi dengan anggota DPR RI dari Sumbar untuk menggaet dana pusat, pihak-pihak swasta, dan tak kalah pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota harus berjalan optimal.
Hal ini lantaran yang memiliki wilayah lahan-lahan pertanian yang ada di daerah tersebut adalah pemerintah kabupaten/kota. Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano juga menyampaikan kebijakan 10 persen APBD Sumbar untuk sektor pertanian butuh dukungan semua pihak.
Dikatakan Arkadius, dari sisi DPRD Sumbar, Komisi II sebagai yang membidangi sektor pertanian bisa dikatakan sudah optimal mengawal progul gubernur pada sektor ini. Selain menyetujui penganggaran, dan melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan, DPRD melalui Komisi II terus meng ingatkan pemerintah daerah agar bersinergi dan meningkatkan komunikasi dengan semua pihak terkait, baik di pusat maupun di daerah.
Politisi Demokrat itu menuturkan, bicara pertanian, lahannya adanya di kabupaten/kota, petaninya juga ada di kabupaten/kota, peningkatan sektor pertanian untuk provinsi juga ditentukan dari kinerja kabupaten/kota, sehingga harus ada sinergi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pertanian yang ada di daerah. (*RK)
Tags:
DPRD Provinsi