Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat smunandi Sofyan, SE., Dinas Kehutanan Sumbar melenggara kan workshop untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Kegiatan Work shop Penguatan Kelembagaan dan Pe ngembangan Usaha KTH dan KPS Tahun 2024 tersebut diselenggarakan di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Kamis (13/6/2024).Sebagai anggota dewan, Ismunandi Sofyan terus berupaya memajukan rakyat yang diwakilinya di daerah Agam dan Kota Bukittinggi yang diwakilinya.
"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan," ungkap Ismunandi Sofyan.Untuk itu, Ismunandi Sofyan berharap, peserta dapat mengikuti Workshop Penguatan Kelembagaan dan Pengembang an Usaha KTH dan KPS Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan, sejak adanya program perhutan an sosial banyak dampak positif yang telah dirasakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, terutama dari aspek ekonomi.
"Masyarakat yang dulunya terlibat dalam praktek ilegal logil sekarang sudah beralih profesi menjadi pe laku eko wisata, petani kopi dan semacamnya," ungkap Yozawardi.
Sementara itu, Gubernur Sumbar,
Mahyeldi Ansharullah saat membuka ke giatan tersebut menegaskan, Pemprov Sumbar terus memastikan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan bisa berjalan sesuai ketentuan dan berdampak positif untuk perekonomian masyarakat sekitar.
Kita ingin membantu mereka untuk lebih sejahtera. Oleh karena itu, mereka tidak hanya kita perkuat dari segi kelembagaan tapi juga dari segi daya saing," tegas Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi menyebut, hutan telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Sumbar selama bert ahun-tahun. Bahkan, hampir 82 persen nagari di Sumbar itu berada dalam kawasan hutan. "Agar fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan, maka ekosistemnya mesti kita jaga bersama," himbau Mahyeldi.
Gubernur berharap melalui Workshop ini, kapasitas dan daya saing KTH dan KPS menjadi lebih me ningkat. Sehingga harap an untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat terwujud. (*Rk)
Tags:
DPRD Provinsi