Realitakini.com Tanah Datar -Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar tahun anggaran 2023, Rabu (13/03/2024) di ruang Sidang Utama DPRD setempat.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tanah Datar H. Rony Mulyadi, Dt. Bungsu, didampingi Wakil Ketua DPRD Saidani dan Anton Yondra dan 21 orang anggota DPRD, dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra, Forkopimda, Sekretaris Dewan, Kepala OPD, para Kabag, Camat dan Wali Nagari, serta undangan lainnya.
Dalam pembukaannya, Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt.Bungsu menyampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPj kepada DPRD.
"Hal tersebut juga diatur secara khusus dalam Pasal 19 pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LKPj Akhir Tahun Anggaran wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir," ujar Rony Mulyadi.
Selanjutnya dalam nota pengantar Bupati Eka Putra sampaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp.148.527.936.542,00 dengan realisasi sebesar Rp.150.888.841.205,70 atau 101.59%, sementara Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp.1.114.692.752.964.00 dengan realisasi sebesar Rp.1.101.636.135.974,00 atau 98,83% dan lain-lain pendapatan sah dianggarkan sebesar Rp.3.320.000.000,00 dengan realisasi Rp.3.205.501.410,00 atau 96,55%.
Untuk realisasi belanja, tambah Bupati, dari anggaran belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp.1.353.250.990.374,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.263.875.980.296,50 atau 93,40% terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
Bupati Eka Putra juga sampaikan, dari realisasi pembiayaan netto yang dianggarkan Rp.87.710.300.868,00 dengan realisasi sebesar Rp.87.712.467.869,58 atau 100%, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran di tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Sementara, untuk perubahan anggaran disampaikan Eka Putra dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan pencapaian target PAD, pengalokasian dana Silpa tahun 2022 dengan komponen pendapatan bertambah sebesar Rp.25.821.496.656,00 (2,08%) dari APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.240.719.192.850,00 menjadi Rp.1.266.540.689.506,00..
Sedangkan belanja daerah pada APBD Perubahan 2023 sebesar dialokasikan sebesar Rp.1.353.250.990.374,00 bertambah sebesar Rp.53.281.797.524,00 (4,10%) dibanding belanja awal tahun 2023 Rp.1.299.969.192.850,0. Begitu juga dengan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp.60.250.000.000,00 setelah perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp.87.710.300.868,00.
Pada kesempatan itu, Bupati Eka Putra juga sampaikan 17 prestasi daerah yang diraih selama tahun 2023 dari berbagai bidang baik tingkat nasional maupun provinsi. "Prestasi dan penghargaan yang diperoleh tersebut adalah berkat kerjasama semua jajaran, Instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat, untuk itu di ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama selama ini," sampainya. (**)
Mailis
Tags:
Tanah datar