Bimtek Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Provinsi Jawa Timur 2023 angkat an 1, yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim digelar di salah satu Hotel di Kota Blitar, Selasa (22/11/22) malam.
Selain pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai pembicara, juga hadir anggota DPRD Provinsi Jatim Ahmad Tamim sebagai moderator dan sekaligus narasumber pada kegiatan Bimtek tersebut.
Dalam pemaparannya, DPMD Jawa Timur melalui Kepala Bidang (Kabid) Ke masyarakatan Desa Tri Yuwono mengata kan, dalam Bimtek Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ini, berkenaan tentang pelibatan lembaga kemasyarakatan desa didalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
"Itu bisa dimulai dengan keterlibatan mereka dalam perencanaan di desa," ucap Tri Yuwono.
Lebih lanjut, Tri Yuwono mengatakan, lembaga itu bisa mempunyai fungsi dan tugas yang cukup kuat ketika anggotanya dari lembaga kemasyarakatan desa itu, mampu terlibat dalam sebuah perencanaan yang ada di desa.
"Perencanaan itu terutama dalam pembuat an APBdes. Sehingga mereka harus tahu siklusnya, tahu kebutuhannya dan tahu bagaimana meningkatkan kapasitas mereka sebagai mitra pemerintah desa," ungkapnya.Karena menurutnya, bahwa selama ini lembaga kemasyarakatan desa itu, dalam prakteknya belum bisa menjadi mitra pemerintah desa.
"Karena mereka merasa tidak setara dengan pemerintah desa, dan mestinya, harusnya setara. Meskipun, lembaga kemasyarakatan desa itu regulasinya yang menetapkan itu kepala desa. Namun, secara intelstansional fungsinya itu mereka mitra," tandas Tri Yuwono.
Kabid Pemasyarakatan Desa Dinas Pem berdaya an Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tri Yuwono juga berharap, ya paling tidak kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan desa itu bisa se optimal mungkin.
"Dengan berangkat dari perencanaan dan keterbatasan anggaran itu, justru kebutuh an-kebutuhan itu bisa optimal juga pada akhirnya. Tapi kalau mereka (LKD) tidak terlibat disitu, siapa yang memperjuang kan," pungkas Tri Yuwono.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmad Tamim dalam penyampaiannya mengatakan, Bimtek ini adalah sinergitas program provinsi dengan kabupaten/ kota yang menyertakan per wakilan desa-desa yang ada di Kabupaten Blitar.
"Provinsi Jatim menggelar acara seperti ini di berbagai kabupaten/kota dalam bimbing an teknis yang sasarannya untuk desa.Perlunya, untuk menyampaikan terkait UU nomor 1 tahun 2022 terkait dengan peri mbangan keuangan antara pusat dan daerah," kata Ahmad Tamim.
Lebih lanjut, Ahmad Tamim mengatakan, dimana provinsi diberikan batasan maksimal, kalau kemarin hasil bagi pajak itu 70 persen dikelola dan diurus oleh provinsi. Kedepan di tahun 2025, 70 persen nya untuk kabupaten/kota dan provinsi hanya boleh 30 maksimal persen.
"Ini artinya ada peluang anggaran yang akan diamanahkan kepada kabupaten/ kota.Tentunya kami memohon kepada bupati untuk ada kerelaan lah, sampaikan tentang potensi ini kepada desa.
Karena membangun negeri ini dengan cara membangun mulai dari desa itu sangat produktif," tegasnya.
Anggota DPRD Provinsi Jatim yang akrab disapa Gus Tamim ini kembali mengatakan, dengan cara itu diharapkan nuansa kebangsaan itu akan tumbuh. Kemudian sentuhannya dengan lembaga ke masyarakat an desa.
"Dan bagaimana cara menumbuhkannya, tidak kemudian dengan mensuport pem biayaannya, akan tetapi dengan sebatas memberikan stimulan. Sehingga harapannya per 2025 nanti ,yang sudah direncanakan 2024, lembaga ke masyarakat an desa akan tumbuh men nyertai dengan tumbuhnya ekonomi yang ada di desa.
Tidak mungkin membangun ekonomi desa dengan dana negara kecuali, yang mungkin adalah mem bangun ekonomi desa dengan kebersamaan," tukasnya. Gus Tamim juga berpesan, pastikan kita harus berinovasi. Kita bisa upayakan untuk kreatif dan stimulannya pastikan di 2025 ada.
"Hanya desa yang punya semangat mem bangun dengan inovasi dan kreatif yang tinggi, yang akan sampai pada tujuan pembangunan itu," pesan Gus Tamim. (edy)
Tags:
Jatim