Realitakini.com-Sumbar
Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Supardi memotivasi masyarakat yang masih tercatat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan menerima sejumlah bantuan dari pemerintah, untuk semangat keluar dari kemiskinan.
“Saya ingin mengajak pada kita bersama untuk berusaha keluar dari DTKS, jangan terlalu lama kita di bantu pemerintah. Harus ada semangat bekerja, dan semangat keluar dari kemiskinan,” ujar Supardi saat menghadiri kegiatan Assesmen Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota se-Sumbar di salah satu jotel di Kota Payakumbuh, Selasa, (31/10).
Supardi mengatakan, Orang Minang dengan filosofi ketahanan pangannya semestinya tidak ada yang miskin. Di mana Orang Minang memiliki rumah gadang dengan beberapa rangkiang yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai cadangan pangan.
Dikatakannya, filosofi terkait ketahanan pangan ini harus terus dipegang sampai sekarang, jangan ada Orang Minang yang kelaparan atau kurang gizi. Ditambah lagi Sumbar adalah negeri yang kaya, memiliki tanah yang subur, masyarakatnya juga dikenal memiliki semangat gotong royong tinggi dan adat yang kuat.
“Maka dari itu, tidak pantas Orang Minang menyandang status miskin, miskin ekstrem dan bahkan didera stunting. Jika angka kemiskinan ekstrem tinggi, stunting juga tinggi, sama halnya kita ibarat ayam mati di lumbung padi, itiak mati kehausan di tobek,” ucapnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, untuk bisa berhasil dan lepas dari jerat kemiskinan kunci utama yang harus dibangun adalah sikap optimis. Tidak mesti tergantung dengan modal.Kalaupun pun ada bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah, sifatnya adalah pancingan agar usaha yang dimiliki bisa berkembang. Masyarakat juga harus pandai menggunakan modal tersebut, jangan sampai dibelikan untuk kebutuhan yang tidak tepat. “Intinya jalan begitu banyak diciptakan oleh Allah, yang penting kita tidak berputus asa, harus optimis karena keberhasilan dibangun dari sikap optimis, bukan dari modal,”tukasnya.(* RK)
Tags:
DPRD Provinsi