Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menerima penghargaan sebagai Gubernur dengan kinerja sangat luar biasa dalam membangun daerah tertinggal. Penghargaan itu diserahkan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Afimasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Swiss-Belhotel Silae Palu, Sulawesi Tengah, Selasa-Rabu (3-4/10/2023).
“Alhamdulillah, ini kado untuk Hari Jadi Sumbar yg ke 78, penghargaan ini adalah wujud komitmen dan kerja keras Pemprov Sumbar bersama Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, serta dukungan dari Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan desa/nagari tertinggal,” ucap Gubernur Mahyeldi, yang dalam kegiatan itu juga didapuk oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mewakili Gubernur se-Indonesia dalam membacakan Ikrar Pembangunan Desa/Nagari Tertinggal.
Kinerja pengentasan nagari/desa tertinggal dalam dua tahun ini memang sangat baik, tercatat dari data IDM (Indek Desa/Nagari Membangun) pada tahun 2021 terdapat 3 nagari/desa berstatus sangat tertinggal dan pada tahun 2023 tidak ada lagi yang berstatus sangat tertinggal atau 100 persen berkurang.
Kemudian tahun 2021 ada 35 nagari/desa berstatus tertinggal, dan pada tahun 2023 tinggal 25 lagi yg berstatus tertinggal atau berkurang 29%.Kemudian untuk status desa berkembang pada tahun 2021 terdapat 415 desa berkembang dan berhasil dikurangi menjadi 298 pada tahun 2023 atau berkurang 28,19%.
kemudian nagari/desa yg dientaskan tersebut naik kelas menjadi nagari/desa maju dan mandiri dgn data sbb : pada tahun 2021 desa/nagari maju berjumlah 399 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 486 atau meningkat sebanyak 21,80%.
Dan kinerja luar biasa diperlihatkan utk status tertinggi yaitu desa mandiri, dimana pada tahun 2021 baru ada 76 desa/nagari mandiri dan pada tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 226 desa mandiri atau meningkat 197,37%.
Sebelumnya, dalam Rakor Nagari Tertinggal di Sumbar pada akhir Agustus lalu, Gubernur menekankan bahwa Pemprov Sumbar bertekad untuk melepaskan status tertinggal dari 25 desa/nagari di Sumbar pada tahun 2024. Kemudian, ia meminta seluruh pihak untuk bahu membahu agar seluruh desa/nagari di Sumbar bisa meraih status desa maju dan mandiri.
“Bung Hatta pernah mengatakan, bahwa berapa pun terangnya Obor di Monas, tetap tidak akan bisa menerangi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita bertekad menghidupkan lilin di seluruh nagari/desa di Sumbar. Artinya, tidak ada lagi nagari/desa tertinggal di Sumbar dengan terus memenuhi kebutuhan SDM, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta jangkauan internet,” ucap Gubernur lagi.
Rakornas Afirmasi PPDT di Palu sendiri digelar dalam rangka mendukung terlaksananya Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2023, sesuai dengan amanat Keputusan Presiden (Kepres) No.27 Tahun 2022, serta sebagai bentuk apresiasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atas upaya pengentasan daerah tertinggal.
Dalam kegiatan yang dibuka oleh Wapres RI Ma’ruf Amin tersebut, diserahkan penghargaan bagi tiga Menteri, dua Gubernur, dan satu Bupati Daerah Tertinggal, yang dinilai berkerja sangat luar biasa dalam pelaksanaan program PPDT. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, 15 Gubernur, 62 Bupati, serta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah. (adpsb-RK)
Tags:
Sumbar