Pekanbaru Tuan Rumah Rakornas Produk Hukum Daerah, Pj Wali Kota: Kami Apresiasi Karena Diberi Kepercayaan

Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun bersama Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otda Kemendagri Makmur Marbun membuka Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2023 di Hotel Grand Elit 

Realitakini.com-Pekanbaru 

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun, mengapresiasi Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri karena memberi kepercayaan Kota Pekanbaru menjadi tuan rumah Rakornas Produk Hukum Daerah. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Grand Elite Pekanbaru, Kamis (14/9).

"Kami apresiasi karena diberi kepercayaan untuk menggelar rakornas," ujarnya usai membuka kegiatan ini.

Dirinya menyebut bahwa rakornas ini juga menjadi wadah promosi potensi Kota Pekanbaru terutama di bidang UMKM. Apalagi perwakilan daerah yang hadir berasal dari Aceh hingga Papua.

Muflihun mengaku banyak amanah dan atensi dari pemerintah pusat yakni stunting hingga pemulihan ekonomi. Ia menyadari kepala penjabat kepala daerah tentu ingin program yang menyentuh langsung masyarakat bisa berjalan.

"Tapi tentu harus ada landasan hukum yang jelas agar tidak ada permasalahan di kemudian hari," ungkapnya.

Hal tersebut bakal menjadi satu bahasan dalam Rakornas Produk Hukum Daerah kali ini. Para perwakilan dari sejumlah daerah membahas hal itu agar para penjabat kepala daerah bisa melalukan percepatan terhadap program bagi masyarakat.

Ada sejumlah kegiatan strategis untuk masyarakat yang punya landasan dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru. Program itu di antaranya yakni pemberian santunan kematian, beasiswa anak kurang mampu hingga doctor on call 24 jam.

Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otda Kemendagri, Makmur Marbun menyebut bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat peran strategis dalam akselerasi pembentukan produk hukum di daerah. Para peserta merupakan kepala biro hukum dan bagian hukum dari sejumlah daerah di Indonesia.

Mereka adalah para kepala biro hukum dan bagian hukum di daerah yang dipimpin oleh penjabat gubernur penjabat wali kota atau penjabat bupati. Ia menilai keberadaan biro hukum dan bagian hukum sangat fundamental. 

Regulasi di pemerintah pusat nantinya ditindaklanjuti dengan peraturan di daerah."Jadi ada sinergi antara program pemerintah pusat ke provinsi maupun kabupaten kota," paparnya dalam sambutan. (Kmf-RK)