“Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik. KPID sebagai pengawas lembaga penyiaran, sangat ber peran penting dalam menjaga netralitas penyiaran seiring banyaknya politisi memiliki bisnis televisi dan radio,” terang Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat
Hal ini, dikatakan Suwirpen Suib sewaktu saat jadi pembina upacara bendera HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar, Kamis. 17/8/2023 Lebih lamjut ia mengatakan,” Undang-Undang telah mengatur, penyiaran harus berada pada posisi netral. Tidak boleh memihak pada pihak tertentu.
Tidak bisa dipungkiri, saat ini banyak pebisnis industri televisi masih terkait terhadap unsur politik, baik sebagai pemilik maupun unsur yang memiliki kepentingan dengan para pemilik media elektronik tersebut.
“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPID, nantinya harus tercipta pola pembagian porsi yang sama untuk peserta Pemilu.”
“Dengan keberadaan KPID, maka terciptalah penyiaran yang sehat dan Pemilu berintegritas,” katanya.Ia berharap, dalam waktu dekat, KPID mengoptimalkan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pe laksanaan Pemilu yang merupakan momentum pergantian pemimpin Indonesia.
“KPID berkepentingan untuk menyuguhkan penyiaran cerdas dan berimbang di tengah masyarakat, apa lagi sebentar lagi pemilihan presiden, legislatif hingga kepada daerah,” tambahnya .
“Untuk itu KPID mesti berkoordinasi dengan unsur terkait, untuk menunjang kinerja,” katanya. ( * RK)
Tags:
DPRD Provinsi