Komisi IV DPRD Sumbar mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengalokasikan anggar an yang lebih maksimal untuk penanganan abrasi Batang Saman yang berlokasi di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar). Abrasi Batang Saman yang masih belum ditangani secara optimal mengancam terputusnya jembatan penghubung antar wilayah yang ada di daerah itu. Permasalahan abrasi ini juga membawa dampak yang buruk terhadap pemukiman warga.
Meski demikian, tahun 2023 sekarang alokasi anggaran yang disediakan Pemprov Sumbar untuk pembangunan penguatan tebing Batang Saman hanya sebesar Rp200 juta. Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said saat diwawancarai kemarin mengatakan, belum lama ini Komisi IV sebagai yang membidangi pembangunan melakukan kunjungan lapangan ke Batang Saman. Saat itu diketahui pengikisan tebing Batang Saman sudah sangat mengkhawatirkan. Pada titik yang ditinjau, tepatnya dekat jembatan dua jalur menuju Ujung Gading-Air Bangis, saat ini jarak ke pinggiran tebing tinggal 15 meter.
Sementara sebelumnya jaraknya lebih kurang 100 meter. “Resiko paling besar akibat pengikisan ini adalah jembatan yang ada saat ini bisa ambruk, dan akan menyebabkan terputusnya akses masyarakat antara Utara dan Selatan. Sementara itu merupakan jalan satu-satunya. Jika itu terjadi, masyarakat yang ingin ke Ujung Gading terpaksa harus berputar lewat Sidempuan dengan jarak tempuh yang jauh,” ujar Zulkenedi Said. Selain mengancam terputusnya akses jalan, sambungnya, tiap kali hujan datang pemukiman warga setempat selalu terendam air dengan kedalaman 3-4 meter akibat luapan Batang Saman. Lebih buruknya lagi bahkan ada warga yang sudah kehilangan tempat tinggal mereka akibat abrasi ini. Anggota DPRD Sumbar Dapil IV Pasaman-Pasaman Barat itu mengatakan, abrasi batang Saman sudah berlangsung lebih kurang dua tahun belakangan.
Menurut hemat dia, mestinya alokasi anggaran yang disediakan Pemprov untuk penguatan tebing sungai itu bisa lebih maksimal, karena ini mendesak untuk disegerakan. Disebut Zulkenedi, ia sendiri sudah beberapa kali membawa langsung dinas terkait (Bappeda dan Dinas PSDA) meninjau ke lapangan, bahkan gubernur juga sudah pernah ke lokasi, namun persoalan yang ada begitu lama ditindaklanjuti.
Setelah juga berkali-kali ia sampaikan di Banggar, akhirnya untuk tahun 2023 sekarang dianggarkan sebesar Rp200 juta. Alokasi anggaran yang disediakan ini bisa dikatakan masih sangat jauh dari kebutuhan"Anggaran Rp200 juta itu hanya bisa untuk pembangunan penguatan tebing lebih kurang 10 meter, artinya apa? itu belum mampu menyelesaikan masalah karena panjang tebing yang harus diperkuat sekitar 150 meter," ucapnya. Zulkenedi
Said menegaskan, bicara tentang jembatan, ke wenanga nnya memang di pusat. Namun jangan sampai karena tanggung jawab pemerintah provinsi tak berjalan, negara harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar yang bisa saja mencapai ratusan miliar untuk membangun jembatan baru, kalau jembatan yang ada sekarang terputus. Ia menilai lambannya upaya Pemprov menangani permasalahan ini memperlihatkan rasa tanggung jawab pemerintah daerah mengatasi hal-hal urgen masih sangat rendah.
"Terlepas soal itu adalah Dapil kami di sana, ini tentang kebutuhan masyarakat. Fakta di lapangan ini sudah mendesak untuk ditangani karena yang akan terganggu itu jalan lintas Sumatera. Makanya, untuk tahun 2024 mendatang kami berharap kepada Bapak Gubernur hendaknya dianggarkan yang lebih lah," tukasnya. Politisi Golkar ini menambahkan, setidaknya dibutuhkan alokasi anggaran lebih kurang Rp5 miliar untuk penanganan abrasi Batang Saman. Sehingga permasalahan penguatan tebing bisa teratasi, jalan nasional di daerah itu tidak terganggu, dan masyarakat bisa merasa nyaman karena bisa terhindar dari ancaman abrasi dan banjir. (*)
Tags:
DPRD Provinsi