Masyarakat Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota mengeluhkan menurunnya debit air dari sumber utama di Batang Tabik sejak beberapa waktu ke belakang, yang terus mengancam keberlangsungan usaha mereka yang sebagian besar bergerak di sektor perikanan darat. Bahkan, sebagian lahan sudah beralih fungsi menjadi ladang karena kendala air tersebut.
Keluhan itu disampaikan masyarakat saat kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi memanfaatkan masa istirahat bersidang (reses) masa persidangan ketiga tahun 2022-2023, Senin (25/7/2023). Masyarakat menyebutkan, untuk mengatasi persoalan air, ada tiga titik sumur bor namun tidak bisa optimal karena terkendala biaya operasional.
"Ada tiga titik sumur bor namun terkendala biaya operasional sehingga tidak berfungsi maksimal," kata Julius, salah seorang warga setempat dalam pertemuan kunjungan tersebut.
Dia menerangkan, budidaya perikanan darat sudah menjadi usaha utama sebagian besar masyarakat Mungo. Bahkan, jenis ikan Gurame Merah yang dikembangkan masyarakat sudah mendapatkan "hak paten" dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, biasanya aliran Batang Tabik menjadi sumber air bgi masyarakat di beberapa jorong untuk memenuhi kebutuhan air. Namun beberapa waktu belakangan saluran dari sumber tersebut rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, banyak kolam ikan yang terlantar dan beralih fungsi menjadi ladang palawija seperti jagung agar tetap menghasilkan.
Sementara itu, keluhan terkait air juga datang dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Mungo. Menurut Intan Yunita, kepala sekolah di SD tersebut, tahun 2010 ada sumur bor bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan namun saat ini terpaksa tidak difungsikan karena kendala kekurangan biaya untuk bahan bakar minyak (BBM) operasional mesin.
Mwnyambut keluhan masyarakat tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi meminta persoalan itu disampaikan melalui wali nagari dalam bentuk proposal sehingga jelas rincian kebutuhannya.
"Persoalan ini akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait, namun hendaknya disampaikan dalam bentuk proposal melalui wali nagari sehingga jelas dan tertulis," kata Supardi.
Dia meminta wali nagari untuk proaktif melakukan pendataan terhadap seluruh sumber air yang ada di daerahnya berikut dengan kondisi kerusakannya. Sehingga upaya penanganan dan perbaikan bisa ter arah dan terukur, anggaran pun bisa diperkirakan. Dia menegaskan, setiap persoalan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat akan diupayakan untuk diatasi sesegera mungkin.
Reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa persidangan ketiga tahun 2022-2023 dimanfaatkan untuk kunjungan secara perorangan ke daerah pemilihan masing-masing. Sebanyak 65 anggota dewan dari delapan daerah pemilihan akan bertemu dengan konstituen masing-masing untuk menjemput aspirasi yang akan diperjuangkan untuk diwujudkan ke dalam program pembangunan daerah. (* RK)
Tags:
DPRD Provinsi