DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan gubernur dan wakil gubernur setempat agar merealisasikan atau mengimplementasikan berbagai agenda prioritas pada tahun anggaran 2024.“Dalam perumusan kebijakan anggaran tahun 2024 perlu dilihat agenda prioritas kepala daerah, dan itu harus diwujudkan sebelum berakhirnya masa jabatan,” kata Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi, Jumat (28/7/2023).
Menurut dia, implementasi program prioritas tersebut harus dilaksanakan tahun 2024 mengingat pada Oktober 2024 akan dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan wakil kepala daerah periode 2025-2030.
Selain itu, katanya, tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga rencana pembangunan jangka me nengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar 2021-2026.Tahun 2024 merupakan tahun strategis bagi kepala daerah untuk mengimplementasikan program sebelum berakhirnya masa jabatan saat ini.
Sehubungan dengan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2024 yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, DPRD menyampaikan beberapa catat an yang harus ditindaklanjuti di antaranya mengenai kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD, baik makro ekonomi daerah maupun target kinerja program.
Ia mengatakan hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan penyusunan target rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), sebab target kinerja tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pasca berakhirnya pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, katanya, penetapan target kinerja program yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2024, perlu disesuaikan dengan perkembangan makro ekonomi nasional dan daerah sesuai kondisi terkini.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 pemerintah memiliki beberapa asumsi, antara lain pertama, per tumbuhan ekonomi tahun 2024 diproyeksikan mencapai 4,76 persen.
“Hal tersebut tentunya akan dipengaruhi pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah,” katanya.
Kedua, kata Mahyeldi, tingkat inflasi di daerah Ranah Minang diproyeksikan sebesar empat persen dan hal tersebut diupayakan terjaga pada level yang sama dalam lima tahun terakhir.Kemudian, kata eks Wali Kota Padang ini, pada tahun 2024 pemerintah setempat memperkirakan tingkat kemiskinan berada pada angka 5,62 persen atau lebih rendah dibandingkan target tahun sebelumnya yakni 5,73 persen. ( RK)
Tags:
DPRD Provinsi