Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi menyoroti masalah gizi buruk (stunting) saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat (PSM) di Kota Bukittinggi, Selasa (16/5/2023). Selain gizi buruk, masih tingginya angka kemiskinan juga menjadi catatan yang harus diperhatikan semua pihak.
Menurut Supardi, gizi buruk atau stunting menyebabkan tumbuh kembang anak terganggu. Kurangnya asupan gizi merupakan salah satu indikator dari masih lemahnya ketahanan pangan yang tentu saja tidak beranjak dari masalah masih tingginya angka kemiskinan.
"Ini tidak lepas dari ketahanan pangan dan masyarakat Minangkabau sejak dulu sudah memiliki suatu kearifan lokal di mana setiap rumah gadang (rumah utama kaum) memiliki rangkiang, jadi gizi buruk merupakan suatu hal yang "tabu" semestinya jika berkaca dari kearifan lokal tersebut," kata Supardi.
Dia menyayangkan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data masih menjadi salah satu provinsi dengan kasus stunting tinggi. Padahal, kearifan lokal melalui rangkiang di setiap rumah merupakan cara masyarakat menyimpan persediaan bahan pangan pokok yaitu padi sehingga makanan tidak terputus dari satu musim panen ke musim panen berikutnya.
"Ini hendaknya menjadi perhatian bersama agar angka kemiskinan, kasus stunting, persoalan-persoalan sosial dan ekonomi masyarakat dapat diatasi dengan baik sehingga kesejahteraan bisa terwujud," ungkapnya.
Dia beharap relawan PSM menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat mengatasi persoalan sosial, ekonomi, kesehatan dan lainnya yang dihadapi. Relawan PSM harus menjadi penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan.Selain membuka Bimtek Relawan PSM, Supardi juga membuka kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial angkatan pertama dengan peserta sebanyak 100 orang. Kegiatan itu diikuti oleh unsur organisasi sosial kemasyarakatan.
Supardi menyayangkan masih tingginya angka kemiskinan di Sumatera Barat. Menurutnya, dengan jumlah penduduk sekitar lima jutaan, penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mencapai 2,5 juta. "Ini menurut data, jadi lebih dari separuh penduduk masih miskin," ungkapnya.
Kepala Seksi PSPPKM dan KAT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Sampurno menyebutkan, pem berdayaan relawan PSM sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam membangun kesejahteraan sosial masyarakat. Relawan PSM hendaknya mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana dan atau pendamping usaha kesejahteraan sosial di lingkungannya. "Bimtek ini dimaksudkan untuk men jawab tuntutan tersebut untuk peningkatan kualitas relawan PSM dalam menjalankan fungsi tersebut," tandasnya. (*RK)
Tags:
DPRD Provinsi