Untuk mencapai kemandirian fiskal, Sumatera Barat membutuhkan inovasi strategis yang hebat yang mampu menggenjot penerimaan daerah yang signifikan dan berkelanjutan. Prinsip kemandirian fiskal ke depan harus menjadi tekad dan semangat yang mendorong peningkatan pada pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi saat mendampingi kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Riau, Selasa (4/4/2023). Supardi mengungkapkan, keberhasilan Provinsi Riau telah masuk tiga besar daerah yang berhasil mencapai kemandirian fiskal hendaknya menjadi dorongan bagi Pemprov Sumbar dalam meningkatkan PAD untuk kemandiri viskal sebagaimana yang telah di capai daerah tersebut.
"Prinsip kemandirian fiskal harus menjadi sebuah tekad dan semangat yang bermartabat bagi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Sumatera Barat ke depan namun untuk mengimplementasikannya membutuhkan inovasi-inovasi kreatif yang hebat," tegas Supardi.
Dia memaparkan, saat ini Riau telah mencapai kemandirian fiskal di mana lebih dari 56 persen anggar an daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, tidak terfokus lagi pada dana tranfer dari pemerintah pusat. Keberhasilan itu tidak hanya karena Riau memiliki banyak pabrik dan sumber daya alam, namun daerah tersebut melakukan banyak inovasi dalam mengelola sumber potensi yang ada secara baik.
"Dari data yang disampaikan, APBD Provinsi Riau tahun 2023 adalah Rp9,1 triliun sementara rasio anggarannya 56 persen bersumber dari pendapatan asli daerah," kata Supardi. Menurutnya, selain Riau, daerah lain yang juga sudah mencapai kemandirian fiskal adalah Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Status kemandirian fiskal, tegasnya, tidak diperoleh begitu saja namun melalui upaya strategis yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Muhamad Sayoga menyampaikan, ada beberapa inovasi yang diterapkan untuk menggenjot pen dapatan daerah. Dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor, Riau menerapkan program 7 Ber tuah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat.
"Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Riau tahun 2022 sebesar Rp1.3 triliun sedangkan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1 triliun," ungkap Yoga. Selanjutnya dalam pengelolaan pajak air permukaan, pendapatan terdongkrak dengan banyaknya industri besar yang memanfaatkan air permukaan. Target yang ditetapkan adalah sebesar Rp58 milyar pertahun.
Kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengelolaan pendapatan daerah terus ditekan , antara lain pembersihan data kendaraan bermotor, kalibrasi meteran penggunaan air dan optimalisasi koordinasi dengan stakeholder terkait dengan pendapatan daerah.
Pada pertemuan itu Yoga juga mengungkapkan terkait penyelesaian masalah pajak air permukaan PLTA Koto Panjang. Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dengan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, telah mendapatkan beberapa alternatif. Antara lain bahwa akan ada alokasi anggaran untuk penanganan kerusakan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di wilayah Sumatera Barat.
"Anggaran untuk penanganan kerusakan tersebut bisa berasal dari pemerintah pusat maupun hibah dari Provinsi Riau, dan perlu segera dilaksanakan mengingat DAS tersebut merupakan sumber pembangkit PLTA. Kemudian, adanya laporan dari PLN mengenai terjadinya penurunan permukaan air di waduk Koto Panjang dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Ali Tanjung dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka studi komparatif DPRD Sumatera Barat dalam rangka men dapatkan informasi tentang tara cara pengelolaan dan penggalian pendapatan daerah “Semoga dengan kunjungan ini dapat memberikan nilai positif dan inspiratif dalam meningkatkan pengeloaan pendapa tan daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya(*RK)
Tags:
DPRD Provinsi