LKPJ 2022, Ketua DPRD Kota Blitar Minta BPR Artha Praja Dan Infrastruktur Segera Dibenahi

Realitakini.com-Blitar 
DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar 2022, pada Selasa (21/3/2023). Disampaikan sejumlah catatan-catatan penting berupa saran perbaikan kinerja pemerintah saat ini berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022.

Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim  mengungkapkan bahwa ada banyak catatan penting dirumus kan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Blitar. Dari sekian banyak catatan, dirinya menilai ada sejumlah catatan prioritas yang harus segera mendapat perbaikan.

Yaitu adalah keberadaan BPR Artha Praja yang kini berganti nama menjadi Bank Kota Blitar. Dan per baikan infrastruktur yang ada di Kota Blitar untuk menyempurnakan citra kota yang baik tanpa adanya infrastruktur yang rusak.

“Hal utama yang harus segera mendapat perhatian adalah BPR Artha Praja yang kini berganti nama jadi Bank Kota Blitar. Ini harus ada pembenahan signifikan karena kita rasakan sampai hari ini belum ada manfaatnya bagi masyarakat Kota Blitar,” ungkap dr Syahrul Alim saat ditemui usai memimpin rapat paripurna.

dr Syahrul memaparkan Pemerintah Kota Blitar telah menyepakati untuk menggelontorkan dana APBD untuk penyertaan modal ke BPR Artha Praja sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dikatakannya, target gelontoran dana tersebut nilainya Rp 15 miliar yang digelontorkan secara bertahap selama 10 tahun, yang artinya setiap tahun Rp 1,5 miliar. Namun sampai hari ini gelontoran dana masih berkisar Rp 7,5 miliar yang membuat BPR ini tidak berjalan maksimal.

“Jadi kinerjanya belum nampak dari BPR yang kini berganti nama jadi Bank Kota Blitar. Maka walikota diminta memperbaiki kinerjanya,” ujarnya.

Terkait infrastruktur, lanjut dr Syahrul, Pemerintah Kota Blitar mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat yang memberikannya tambahan dana sekitar 10 miliar untuk perbaikan infrastruktur.Ia pun meminta pemeliharaan infrastruktur menjadi perhatian penting agar kepercayaan pemerintah pusat tetap terjaga.

“Kita mendapatkan infrastruktur yang masih rusak salah satunya di wilayah timur Kecamatan Sukorejo, Jalan Turi itu masih rusak. Lalu Jalan Widuri masih rusak lagi karena yang lewat angkutan berat. Itu harus segera diperbaiki apalagi sebentar lagi Idul Fitri minimal alat-alatnya sudah siap di sekitar lokasi,” tegas pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar.(edy)

Post a Comment

Previous Post Next Post