Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menjadi pembicara pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Buku 2022 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Fataya, Jumat (17/3).Pada kesempatan tersebut Supardi mengatakan, pendirian serta pengelolaan lembaga keuangan mikro seperti KSPPS BMT harus mendapatkan contoh yang lebih baik, sehingga bisa bertahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Dahulu saya pernah mendirikan BMT pertama di Kota Payakumbuh, dan di Sumbar hanya ada tiga. Karena tidak mendapatkan contoh pengelolaan yang lebih baik akhirnya hanya bisa bertahan tiga tahun dengan modal awal Rp 5 juta," kata Supardi yang menjadi pembicara dengan tema peran koperasi syariah dalam menumbuhkan ekonomi kreatif di Sumbar.
Supardi mengatakan, karena pernah menjadi penggagas pendirian BMT, pelajaran dan ilmu yang di dapatkan itu tidak pernah terlepas hingga sekarang. BMT Al Fataya telah memiliki aset sebesar Rp 16 miliar, untuk ukuran lembaga keuangan mikro syariah aset itu sudah tergolong besar pada skala provinsi, sementara persentase Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet sebesar tiga persen, ke depan NPL harus bisa ditekan menjadi dua persen.
"Jadi kedepan diharapkan BMT Al Fataya tidak memprioritaskan peningkatan aset dan fokus terhadap pembiayaan. Jika aset besar akan menjadi beban terhadap BMT nantinya," katanya.
Disisi lain Supardi menyorot pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar yang kurang optimal, sehingga berdampak buruk terhadap kondisi sosial masyarakat.
Pada triwulan ketiga 2022 PE Sumbar mencapai 4,4 persen, sehingga menempati rangking enam PE tertinggi dari 10 provinsi di Sumatera, sementara pada triwulan selanjutnya PE Sumbar naik 5,4 persen, meski mengalami kenaikan secara peringkat regional Sumbar berada pada posisi sembilan.
" Meski PE mengalami kenaikan, namun itu tidak berkualitas karena dahulu provinsi tetangga seperti Jambi dan Bengkulu sangat bergantung pada Sumbar untuk meningkatkan PE, sekarang malah sebaliknya," katanya.
Dia mengatakan, karena PE Sumbar kurang berkualitas merembet kepada persoalan sosial, seperti kemiskinan meningkat, begitupun tingkat pengangguran. Tidak hanya kemiskinan dan pengangguran angka kurang gizi terhadap anak juga mengalami hal yang sama.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi penyelamatan kredit Bank Nagari Rivaldi, Ketua MUI Payakumbuh Erman Ali dan seluruh anggota KSPPS BMT Al Fataya.
Sementara itu Dewan Syariah KSPPS BMT Alfataya Zulkifli M Ali, mengatakan keberadaan BMT Al Fataya menjadi inspirasi bagi beberapa koperasi-koperasi di Sumbar, sekarang kita memiliki total aset sebesar Rp 16 miliar, ditargetkan pada 2025 mendatang BMT Al Fataya memiliki total aset Rp 25 miliar.
" BMT Al Fataya memiliki tujuan untuk menguatkan sektor keuangan syariah kepada UMKM yang ada di Kota Payakumbuh, kita juga berkomitmen dalam memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha, terutama UMK," kataya (*RK).
Tags:
DPRD Provinsi