Larangan buka bersama selama Ramadhan 1444 H bagi Menteri, kepala lembaga pemerintahan dan ASN yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung atas arahan Presiden Jokowi, menimbulkan kontroversi.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pemerintah sangat gegabah dalam me ngeluar kan aturan. Seharusnya dalammengeluarkan instruksi pemerintah melakukan kajian yang komprehensif, berdasarkan data dan fakta.
"Alasan soal Covid-19 yang menjadi dasar larangan, sangat tak masuk akal. Situasi telah aman dan ter kendali, tidak ada sebaran virus Covid-19 yang membahayakan. Masyarakat juga sudah paham meng hadapi situasi endemi," papar LaNyalla, Jumat (24/3/2023).
Menurut LaNyalla, pemerintah perlu bijak dan hati-hati dalam membuat kebijakan terutama untuk kalang an Muslim dan aktivitas ibadahnya.
"Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru malah membuat kohesi sosial antar masyarakat semak in meruncing lagi. Jangan sampai ada anggapan Pemerintah anti Islam dan lain-lain. Apalagi sebelumnya keramaian dan kerumunan, seperti pertandingan, hajatan atau konser musik tidak dilarang," jelas dia.
Menurut LaNyalla yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah adalah mengatur kegiatan buka bersama, terutama untuk para Menteri dan pejabat negara lainya, sehingga lebih sederhana dan hemat.
"Momen buka puasa bersama merupakan momen kebersamaan serta tradisi untuk mempererat persaudara an," katanya.
"Selain itu agenda buka puasa bersama bisa menjadi acara amal, yakni bersedekah makan an buka puasa untuk yang membutuh kan," imbuh dia lagi. Sejatinya, LaNyalla menilai buka bersama merupakan budaya masyarakat Indonesia saat bulan Puasa. Agenda itu pun mendatangkan banyak manfaat.
“Buka bersama itu hal baik. Kumpul-kumpul yang positif. Buka bersama juga merupakan bagian silaturahmi. Menurut saya, tidak tepat kalau dilarang," tukas dia.(* RK)
Tags:
DPD RI