Bupati Blitar Hj Rini Syarifah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Jumat (10/03/2023 ) mengajukan 7 Ranperda.Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PKB Isnadi memberikan Tanggapan terhadap pengajuan 7 Ranperda Bupati Blitar tersebut. Jumat (10/03/2023) Dijelaskan Isnadi, Perbandingan PAD terhadap APBD Kabupaten Blitar
Tahun PAD APBD %
2016 224 2.240 10
2017 323 2.308 13,995
2018 252 2.352 10,714
2019 286 2.401 11,912
2020 302 2.256 13,387
2021 408 2468 16,532
2022 337 2322 14,513
Rata rata Nasional 15,48
“Data ini saya dapat dari meja ruang sidang DPRD Kabupaten Blitar dan sumber lain, yaitu buku LPJ Bupati Blitar 2021,” jelas Isnadi.Lanjutnya, dari data diatas kami simpulkan bahwa PAD Kabupaten Blitar semakin tahun semakin meningkat, khususnya tahun 2021 setahun kepemimpinan Bupati Bu Rini sebesar 408 M rasio terhadap APBD sebesar hampir 17 % diatas rata-rata nasional sebesar 15,48%.
“Namun PAD tahun 2022 turun lagi akibat dari dampak ikutan perekonomian akibat pandemi,” ucap Isnadi.Isnadi yang juga anggota Komisi III menjelaskan, Paling tidak posisi perbandingan antara PAD terhadap APBDsudah pernah diatas rata rata Nasional, Angka perbandingan PAD terhadap APBD ini merupakan angka prestisius, manakala oleh penyaji Bimtek dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota yang lain.
“Bila diberikan tanda merah pada angka tersebut (prosentase PAD terhadap APBD) bersama beberapa daerah lain, mungkin ketika disebutkan wajah ini juga ikut memerah tanda malu,” ucap Ismadi.
Namun, lanjut Isnadi, Pemkab Blitar rupanya juga menyadari hal itu, hal ini tercermin dari Sambutan Bupati Blitar pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar tanggal 10 Maret 2023 lalu yang diagendak an untuk menjelaskan atas pengajuan 7 Rancangan Perda Kabupaten Blitar.
“Untuk menggenjot PAD maupun APBD yang mulai menunjukan bangun dari tidur yang lama masa sebelumnya,maka 7 rancangan Perda Kabupaten Blitar terdiri dari 5 Ranperda yang memacu peningkat an PAD atau sektor ekonomi, 1 yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dan 1 pada ranah Lima Perda di ranah ekonomi itu bertujuan untuk menggairahkan ekonomi, agar kesejahteraan rakyat meningkat dan pada giliranya akan meningkatkan PAD,” jelas Isnadi.
Isnadi menambahkan, dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar sangat mendukung ke Tujuh penyusunan Rancangan Perda tersebut dan berharap seluruh rakyat Blitar juga mendukung dan bisa terlibat aktif.
“Dalam implementasi perda-perda tersebut diatas, baik sebagai subyek dan obyek Pembangunan Daerah. Angka PAD dan APBD merupakan salah satu indikotar utama serta mudah sebagai penilaian keberhasilan Eksekutif danLegislatif pemerintah daerah, makin besar menunjukan makin berhasil, Ranperda terdiri dari Pendirian, dan penyertaan modal BPR, pajak & retribusi, Pembangunan industri, irigasi, kesejahteraan dan gender,” pungkas Isnadi Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PKB. (edy)
Tags:
Jatim