Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD ) Sumbar adakan rapat paripurna dengan agenda pe nyampaian jawaban gubernur Sumbar atas pandangan Fraksi fraksi. Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda, dirapat paripurna DPRD Sumbar, sebelumnya Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
“Dari Pandangan Umum tersebut,terdapat beberapa catatan strategis yang perlu mendapat perhatian dan penjelasan dari Pemerintah Daerah, diantaranya, target pendapatan daerah khususnya yang diusul kan dalam Ranperda APBD Tahun 2023 belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026,”jelas ketua DPRD Sumbar Supardi, saat memimpin Paripurna, Kamis (3/10/2022).
Ditambahkannya, belum sesuainya alokasi belanja modal dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah.Selain itu, belum jelasnya arah program, kegiatan dan konsistensi anggaran yang terdapat dalam Ranperda APBD Tahun 2023, untuk pelaksanaanProgram Unggul an Daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
.
“Selain itu, belum adanya upaya yang serius dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan aset daerah dan BUMD. Kondisi ini dapat dilihat dari tidak sebandingnya nilai aset dan besaran penyertaan modal pada BUMD, dengan kontribusi yang diberikan kepada daerah,” tambah Supardi.
Menurutnya, belum nampaknya dalam Ranperda APBD Tahun 2023, program yang jelas untuk pemulih an ekonomi daerah dan mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2023.Menangapi hal ter sebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansasri yang mewakili Gubernur Sumbar pada paripurna mendengarkan pandangan umum Fraksi -Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran 2023, mengatakan, memberikan apresiasi.
“Kami amat memberikan apresiasi terhadap seluruh masukan dan pandangan Fraksi-Fraksi , untuk pandangan umum atas Nota Keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2023,” tutur Hansasri.Salah satu tanggapan fraksi-fraksi tersebut diantaranya, dalam mempercepat laju pertumbuhan sektor pertani an di tahun 2023, pemerintah daerah dengan dukungan DPRD telah membuat beberapa terobosan ke bijakan, antara lain dengan pengalokasiananggaran untuk sektor pertanian sebesar 10 persen dari total APBD setiap tahunnya.
DPRD Sumbar melalui fraksi-fraksi berharap, dengan adanya keberpihakan anggaran untuk sektor pertanian ini, akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah lebih cepat, terlebih karena sektor pertanian merupakan sektor basis dan juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, terutama di Sumatera Barat
Dalam paripurna tersebut juga terungkap, terkait upaya untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan komitmen nyata pemerintah daerah berupa program unggulan “Sumbar Sejahtera”, merupakan program peningkatan pendapatan petani dan nelayan.
Dalam hal itu, pemerintah mengalokasikan10 persen APBD Provinsi Sumatera Barat untuk sektor pertanian.Program ini dilaksanakan dengan memfokuskan pem bangunan untuk penyiapan benih/bibit bermutu, optimalisasi sarana dan prasarana pendukung produksi, meminimalisasi resiko kerugian usaha tani, peningkatan efisiensi pasca panen dan peningkatan mutu. Selain itu, nilai tambah pengembangan perbenihan dan pengawasan peredaran benih/bibit.Bukan hanya maslah program unggulan, penanganan kasus atau wabah gangguan ginjal akut di Sumatera Barat juga menjadi perhatian.
“Sebelumnya kami jelaskan pada Jawaban atas pandangan salah satu fraksi,bahwa pihak-pihak terkait seperti Tim Dinkes Provinsi, Dinkes Kota Padang, BPOM beserta Polda telah melakukan kunjungan, sosialisasi dan edukasi terhadap 12 apotek dan 1 toko obat di kawasan Tarandam, Pondok dan Jati Padang mengenai sirup obat dan 5 item obat yang mengandung cemaran Etylen Glycol di atas ambang batas. Saat ini, apotik dan toko obat telah memisahkan obat tersebut serta tidak lagi melakukan penjualan obat sirup,” tambah Hasasri menyikapi masukan fraksi-fraksi.
Ketika DPRD Sumbar mempertanyaan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, peningkatan kuantitas dan kualitas jalan permukiman, serta peningkatan kualitas jalan-jalan provinsi secara merata pada tahun 2023, Sekda Sumbat juga berjanji akan menjadikab perhatian bersama serta akan diprioritaskan sesuai kewenangan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah. berlangsung dengan tertib dan lancar, serta mengacu pada protap yang ada.( RK)
Tags:
DPRD Provinsi