Demi meningkatkan kualitas pekerja konstruksi di Kabupaten Sijunjung, Anggota Komisi V DPR RI Athari Ghauthi Ardi, melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh Dirjen Kementerian PUPR, menggelar Pembekalan dan Fasilitasi Uji Sertifikasi tenaga kerja konstruksi se-Kabupaten Sijunjung. Diselenggarakan di Gedung Pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung, pada Rabu (26/10/2022) mulai pukul 09.00 WIB.
Terlihat dari pantauan Realitakini.com di lokasi, kegiatan dimulai dengan laporan panitia penyeleng gara, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, Indra Suhada, ST, MT, disusul dengan sambutan Bupati Sijunjung yang diwakili oleh Setdakab Sijunjung Dr. Zefnihan, AP, M.Si, dan dibuka secara resmi oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN Athari Ghauthi Ardi.
Turut hadir secara virtual, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR, Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroedin, SE, M.Si. Selain itu kegiatan juga diikuti Kadis PUPR Kabupaten Sijunjung beserta jajaran, Kepala OPD, Camat dan peserta pelatihan.
Semua itu tak terlepas dari andil Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PAN, H. Daswanto yang memandang perlunya sertifikasi bagi para tukang bangunan di Kabupaten Sijunjung, yang kemudian bekerjasama dengan rekan satu partainya dari DPR RI untuk memberikan dana aspirasi.
Setdakab mengucapkan terima kasih atas kehadiran Athari Ghauthi Ardi dari Fraksi PAN DPR RI. Diakui beliau bahwa Kabupaten Sijunjung memang sangat membutuhkan dana dari pusat guna melaksanakan RPJMD. Zefnihan berharap kedepannya program serupa dapat dilaksanakan kembali, mengingat besarnya manfaat dari Pembekalan dan Sertifikasi Uji Kompetensi tenaga konstruksi tersebut.
Diikuti oleh kurang lebih 200 orang tukang dari Kabupaten Sijunjung. Program ini merupakan kerja sama antara kementerian PUPR dan Anggota Komisi V DPR RI Athari Ghauthi Ardi. Terdiri dari 3 jenis kategori keahlian tukang bangunan yaitu tukang bata, tukang besi beton dan tukang plester bangunan gedung.
Kegiatan ini ditujukan untuk para tukang yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja. Karena belakangan ini setiap pengerjaan proyek bangunan mensyaratkan adanya sertifikasi tukang. Hal ini disampaikan oleh Athari dalam sambutannya.
"Ini pertama kalinya di Sumatera Barat. Sebelumnya ada permintaan saat Pandemi Covid 19 namun tidak bisa dilaksanakan secara langsung karena bentuk komunikasi saat itu melalui online. Tujuannya agar para tukang lebih profesional dan memiliki standar kompetensi sehingga menaikkan upah kerja serta dapat meningkatkan taraf hidup para tukang," ujarnya.
Sementara itu Ka Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh, Indra Suhada menjelaskan kepada awak media bahwa penyelenggaraan kegiatan ini memang merupakan kewenangan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 yang meliputi 5 Provinsi yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepri dan Sumatera Barat. Sesuai dengan UU yang berlaku karena pendanaan kegiatannya berasal dari dana aspirasi anggota DPR RI.
Kegiatan ditutup dengan pemasangan APD (Alat Pelindung Diri) secara simbolis kepada 4 orang perwakilan peserta dari 200 orang tukang yang mengikuti kegiatan ini. (Hasnawati)
Tags:
Sijunjung