Tanah Datar mendapat penghargaan sebagai kabupaten dengan pengendalian inflasi daerah terbaik di wilayah Sumatera. Apresiasi tersebut diberikan pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) yang juga melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta mitra strategis yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi di Surabaya, Rabu (14/9/22).
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Menteri PPN/ Bappenas yang diwakili oleh Deputi Bidang Ekonomi, Menteri Pertanian yang diwakili oleh Dirjen Hortikultura, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog yang diwakili oleh Direktur Keuangan; Wakil Ketua Komisi III, IV, VIII dan XI DPR RI; anggota Komisi II dan XI DPR RI; Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy serta sejumlah pejabat Kepala Daerah lainnya dan mitra strategis pemerintah dalam Hal pengendalian inflasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan langkah pengendalian inflasi yang dapat ditempuh antara lain memperluas kerja sama antardaerah, melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk mem perlancar distribusi, serta menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi.
Selain itu juga dengan cara mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahan an pangan dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer​ Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial, mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan, me nyusun Neraca Komoditas Pangan Strategis oleh seluruh Pemerintah Daerah, memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen; serta memperkuat sinergi TPIP-TPID dengan memperluas GNPIP untuk mempercepat stabilisasi harga.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, juga menekankan pentingnya semangat gotong royong untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Daerah serta mitra kerja lainnya melalui GNPIP.
Ia menjelaskan, terdapat 3 hal penting dalam pengendalian inflasi nasional, yaitu Pertama, tren kenai kan inflasi saat ini disebabkan oleh kenaikan harga pangan bergejolak, sehingga GNPIP menjadi urgensi tersendiri untuk mengatasi gejolak harga tersebut agar tingkat inflasi volatile foods dapat turun dibawah 5 persen.
Kedua, upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat dengan mencermati bagaimana dampak rambatan kenaikan BBM dan efektivitas subsidi penyangga sosial, guna menjaga daya beli masyarakat. Ketiga, menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi dan Rapat 12 September 2022, perlu diperkuat sinergi dan berbagai upaya agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan 7 program unggulan GNPIP yang sudah dimplementasikan di 28 wilayah kerja Kantor Per wakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) sejak 10 Agustus 2022, GNPIP tercatat sudah ber kontribusi membantu 179 pasar murah, mengkoordinasikan 43 kerjasama antardaerah, mendistribusi kan 902.977 polybag bibit cabai dan berbagai program lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras dan koordinasi seluruh Gubernur, Bupati, Walikota berserta seluruh anggota TPIP dan TPID. Wakil Menteri Dalam Negeri juga menggarisbawahi hal penting yang dapat menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi, antara lain menggalakkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen, mengawasi penyaluran BBM subsidi, mengumumkan persentase inflasi di kabupaten/kota setiap bulannya, mengintensifkan jaring pengaman sosial, berhati-hati dan cermat dalam melakukan komunikasi kepada publik, meningkatkan kinerja TPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta merespon cepat atas perkembangan harga dari hari ke hari.
Berkaitan dengan itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berkomitmen memperkuat sinergi dan inovasi berbagai program pengendalian inflasi dan membangun ketahanan pangan nasional.
Penguatan sinergi dan inovasi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tanggal 18 Agustus 2022 serta pada per temuan dengan seluruh kepala daerah pada tanggal 12 September 2022.(Phb/MMC/Dinas Kominfotik Sumbar/RK)
Tags:
Sumbar