Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPENDA ) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Teknis Pembahasan Aksi 1 dan 2 Penurunan Stunting Tahun 2023, bertempat Hall Theobromine Kampung Coklat, pada Selasa 12/4/2022.
"Dalam rangka 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2024 kurang lebih 2 tahun lagi. Pemkab Blitar bergerak cepat untuk menekan penurunan stunting, hal ini sangat penting untuk berkoordinasi dengan para OPD dalam pencapaian target 14%. Perencanaan pencapaian penurunan stunting saat ini dilaksanakan untuk menekan capaian target,"kata Kabid Sosial dan Pemerintahan Anam Christiana.
Menambahkan, saat ini Kabupaten Blitar prevalensi stunting masih 14,4% dan menurunkan 0,4 masih banyak harus dibenahi. Dimana sinergitas antar OPD yang terkait dengan stunting kita petakan. Peran OPD bisa paham dengan indikator yang baru, bagaimana mengisi data desk agar pencapaian penurunan stunting, nantinya tidak akan ada kesulitan.
Pada tahun 2023 telah ditentukan ada 17 desa dan kelurahan sebagai lokus stunting, semua ini masih dalam proses dan nantinya akan kami laporkan kepada pimpinan dan dapat ditindak lanjuti Pemerintah Kabupaten Blitar. Diakhir bulan April ini semua laporan akan dikirim Bapenas,"ucapnya.
Menurutnya, masih banyak yang perlu dibenahi termasuk sinergitas OPD, karena urusan stunting dapat melibatkan OPD lain dalam penurunan stunting. Rapat Teknis Pembahasan Aksi 1 dan 2 Penurunan Stunting Tahun 2023 mengundang 13 OPD,"ungkapnya.
Sementara itu Bagus Setya Affandri Pendamping Bina Bangda Kemendagri mengatakan,dalam kegiatan hari ini ada 8 aksi konvergensi percepatan stunting oleh pemerintah pusat, dimana 8 aksi konvergensi tersebut mengawal Peraturan Presiden ( Perpres ) nomor 72 tahun 2021 untuk supaya tahun 2024 prevalence stunting 14 persen, dimana saat ini prevalensi stunting masih diposisi diatas 20 persen untuk nasional.
“Dalam kurun dua tahun diharapkan kita bisa menurunkan angka stunting bisa menjadi 12%, khususnya wilayah provinsi di Jawa. Secara populasi di provinsi, Jawa sangat besar daripada provinsi yang lain sehingga kalau prevalensi stunting di Jawa turun dipastikan secara nasional juga akan turun,” tuturnya.
Menurutnya, pada aksi 1 itu merupakan analisa situasi yang disandingkan dengan data lintas sektor yang terkait faktor determinan dengan adanya kasus stunting di wilayah kabupaten Blitar. Dan intervensi stunting dibagi menjadi dua yaitu Intervensi gizi spesifik yang menjadi tugas Dinas kesehat an dan Intervensi gizi sensitif yang menjadi tugas OPD non Dinkes.
Dampak yang diberikan oleh Dinkes terhadap penurunan stunting hanya 30%, dan 70% sisanya untuk OPD lainnya. Sehingga diperlukan kesehatan lingkungan, peningkatan edukasi masyarakat Karena masyarakat saat ini masih ada yang memakai mitos mitos kebiasaan yang bertentangan dengan peningkatan gizi. Harapannya, mengajak sinergitas antar perangkat daerah merupakan penunjang dalam menekan penurunan stunting untuk mencapai target 14%,”pungkasnya. ((kmf / edy)
Tags:
Jatim