Realitakini.com-Sumbar
Rapat kerja pansus LPH-BPK DPRD Sumatera Barat dalam Pembahasan Pansus LHP-BPK Kepatuh an atas Belanja Daerah Tahun 2021, bersama mitra dan stakeholder terkait, Rabu (9/3/2022) di ruang an rapat sidang utama gedung DPRD Sumbar.Rapat ini dihadiri Gubernur Sumbar diwakili Asisten I Devi Kurnia dan Anggota DPRD Sumbar dihadiri Maigus Nasir, Afizal Rahmat Shaleh , Bakri Bakar .
“Kita berharap, LHP BPK tahun 2021 ini menjadi acuan, sehingga kedepan jauh lebih baik, dan pe nyerapan anggaran serta perencanaan anggaran jauh lebih tepat sasaran,” ulas Maigus Nasir yang pernah menjadi ketua DPRD Padang.
Ditambahkannya, dengan kondisi keterbukaan saat ini, semua perencanaan dan penggunaan anggaran serta penyerapannya bisa dilihat langsung oleh masyarakat melalui situs resmi milik SKPD dan DPRD Sumbar.
“Dalam era keterbukaan, siapa saja bisa melihat rencana anggaran dan penggunaan anggaran setiap dinas, maka tidak ada alasan untuk bermain-main dalam anggaran,” tambah Maigus lagi.
Hal senada juga dikatakan Anggota DPRD Sumbar lainnya, dan sepakat agar dalam realisasi anggar an bisa dipergunakan sesuai dengan aturan berlaku.Sekaitan dengan rapat kerja panitia khusus (Pansus) LHP-BPK, Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia mengatakan, agar pada anggaran tahun 2022, realisasi dan penyerapan serta penerapan anggar an sesuai dengan mekanisme yang ada. Devi juga menyebutkan ada sekitar 15 OPD yang ada temu an dari BKP
“Kita berharap, pada tahun anggaran 2022 bisa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak ada kendala berarti, jika semua dijalankan sesuai aturan serta mekanisme berlaku,” ujar Devi Kurnia.
Rapat kerja pansus LPH-BPK berlangsung sekitar 1 jam,dengan menerima berbagai masukan,untuk per baik an dan penyempurnaan dikemudian hari, sehingga tidak ada kendala berarti dalam pelaksana an anggaran.(*Rk)
Tags:
DPRD Provinsi