Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar melakukan optimalisasi pengelolaan data terkait penerima bantuan sosial. Dalam rapat kordinasi dengan dinas social se -Sumatera Barat di Hotel Rocky Plaza Andalas, Rabu (16/03). Dimana Supadi ,Ketua DPRD Sumbar di mintai sebagai nara sumber dalam rapat tersebu
Banyaknya masyarakat mengeluh terkait tidak tepatnya sasaran bantuan,ada masyarakat yang dapat sekeluarga, orang tuanya pejabat, orang yang mampu membeli mobil fortuner dan lain sebagainya,” terang Supardi ketika mengisi materi dalam Rapat Koordinasi tentang optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
“Saya juga melihat permasalahan data selalu terjadi apalagi di saat ada bencana, laporan dari KPK pun menyebut ada sekitar 11 juta data yang bermasalah dan harus direvisi lagi,” kata Supardi.Supardi menerka salah satu penyebab masalah data bermasalah adalah dari petugas yang melakukan input data. Meski tak memastikan, Untuk hal ini, ia meminta diadakannya pelatihan atau worskhop tentang peningkat an kualitas SDM petugas Imput data. Ter lebih lagi, ‘open rekruitment’ petugas input data harus diseleksi secara profesional.
“Saya kira kalau petugas aplikator data main pilih saja, hal ini yang akan menyebabkan data yang terkumpul jadi bermasalah. Apalagi sampai ada unsur politis dari petugas data dalam melakukan penginputan,” katanya.
Supardi berharap untuk kedepannya, Provinsi Sumbar agar menjadi provinsi yang baik dalam pengelolaan data dan punya citra baik di mata nasional. Segala upaya untuk itu harus dilakukan. Sebab, peran data, apalagi Sumbar adalah rawan bencana, sangat diperlukan.
“DTKS kan sumber data segala sumber kalau kita akan menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat, nah kalau data ini banyak bermasalah bagaimana kita akan memberikan bantuan yang tepat sasaran, kami di DPRD Sumbar siap untuk bersinergi,” ujar Supardi. Dan kami mengapresiasi Dinas Sosial dalam pebaikan pengloloan data ujar supadi mengakhiri( r.RK)
Tags:
DPRD Provinsi