Hadir bersama Wabup pada acara tersebut, Kepala Bapeda Litbang Yozki Wandri, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) III Pessel.Wabup Rudi, mengingatkan, penetapan prioritas rencana pembangunan harus benar benar mem perhitungkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dikatakan, setiap rupiah dana APBD yang diinvestas ikan untuk pembangunan harus terukur dan jelas dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.
" Usulan rencana pembangunan harus terukur, berapa anggarannya, berapa dampaknya terhadap ekonomi masyarakat," katanya.
Menurutnya, pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi fokus pembagunan Pesisir Selatan di masa mendatang. Sesuai dengan tema Musrenbang, " Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural."
Dalam kesempatan itu, wabup juga mengingatkan, usulan pembangunan jangan hanya terfokus kepada infrastruktur tetapi pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian.Rudi, menilai musrenbang kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mencari dan juga menampung berbagai aspirasi masyarakat, agar masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
Berdasarkan tujuan itu, maka kepada perangkat daerah, camat, wali nagari, dan berbagai elemen yang diundang dan hadir saat pelaksanaan Musrenbang, diminta benar-benar serius dan juga dapat menyampaikan aspirasinya.
"Saya berharap Musrenbang kecamatan yang dilakukan hari ini, benar-benar menghasilkan perencanaan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, dari itu usulan dan masukkan masyarakat sangat diharapkan," katanya.
Menegaskan agar usulan-usulan yang akan disampaikan melalui Musrenbang tersebut memiliki singkronisasi agar apa yang sudah dibangun bisa berkelanjutan di masa datang.Dia berharap tahun 2021 ini menjadi tahun akhir pandemi Covid-19. Sehingga apa yang dibahas dan direncanakan pada Musrenbang 2022 ini benar-benar untuk pemulihan ekonomi sesuai dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapedalitbang, Yozki Wandri, menyampaikan bahwa seluruh kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang nagari, sudah diinput oleh sistem di Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).Diharapkan melalui Musrenbang tahun 2020 ini, bukan saja pembangunan yang didanai oleh APBD kabupaten, tapi juga yang akan didanai oleh APBD provinsi, dan APBN, atau pusat."Sebab tidak semua sarana yang ada di daerah bisa didanai oleh APBD kabupaten, namun juga ada kewenangan provinsi dan pusat," jelasnya. (rkmf/Rk)