Hal itu dikatakan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Pesisir Selatan, Wendi, Rabu (10/2) di Painan.
Disisi lain menurutnya, kerja pendampingan oleh P3MD juga difokuskan pada upaya mem berdayakan masyarakat nagari melalui proses belajar sosial yang diarahkan pada kaderisasi masyarakat nagari dalam memperkuat nagarinya sebagai komunitas yang memiliki pemerintahannya sendiri.
Terkait hal itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan P3MD. Kemudian diharapkan terwujud sinergitas program P3MD dengan pemerintah nagari dan unsur lainnya.
Kemudian ia mengingatkan pemerintah nagari agar berhati-hati mengelola dana desa. “Jangan menganggap bahwa dana tersebut milik pribadi sehingga dikemudian hari yang bersangkutan berurusan dengan hukum. Saya tidak ingin hal itu terjadi. Makanya, kelola dana desa dengan baik sesuai aturan yang ada,” pintanya.
Lebih lanjut menurutnya, untuk mengantisipasi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, maka semua unsur di nagari diminta mengawasi secara ketat sehingga tidak ada celah bagi oknum pemerintahan nagari memanfaatkan dana itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
"Pemerintah nagari harus memahami dan melaksanakan aturan pengelolaan dana desa. Kalau ada yang diragukan tolong tanyakan kepada dinas terkait supaya tidak terjerumus ke ranah hukum. Masalah keuangan memang sangat rentan terhadap penyelewengan. Oleh karena itu, luruskan niat. Sebab, sekecil apapun kesalahan yang dilakukan, Allah Maha Mengetahui dan akan dibalasi di akhirat kelak," ujarnya. (r/w)