Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas rencana pelaksanaan proses Belajar Mengajar(PBM), Senin (04/01/2021) di Gedung Indojolito Batusangkar, Sumatra Barat.
Terkait hal itu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus mengkaji resiko terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 saat Proses Belajar Mengajar (PBM) tatap muka yang rencananya dimulai tanggal 11 Januari 2021
“Segala sesuatunya dibahas pada hari ini, kita tidak menginginkan terjadi klaster baru penyebaran Covid-19, ini akan menjadi perhatian kita bersama sebelum terlaksananya PBM tatap muka di Tanah Datar,” ujar Plt Bupati H. Zuldafri Darma, SH.
Plt Bupati juga mengatakan Rakor tersebut sebagai langka awal pembahasan penerapan PBM Tatap Muka, dalam dirakor juga dibahas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan PBM tatap muka yang mengacu pada Surat keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang penyelengaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
Menurutnya beberapa poin pembahasan menyinggung tentang keselamatan serta kesehatan tenaga pendidik, peserta didik dan masyarakat yang menjadi prioritas utama.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan lahirkan kebijakan melalui Rakor ini, apakah itu berupa instruksi atau surat edaran Bupati, tentu yang harus menjadi prioritas kita adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat,” kata Plt bupati.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar Riswandi menyampaikan tentang tindak lanjut rakor bersama Forkopimda dan instansi terkait untuk bisa menghasil keputusan bersama.
"Kita terus mematangkan teknis pelaksanaan PBM tatap muka, Rakor bersama instansi terkait akan kita lanjutkan kembali, sehingga menghasilkan keputusan yang baik bagi kita semua,” ujar Riswandi.
Menurut Riswandi, Pada dasarnya, keputusan Rakor itu belum sepenuhnya ditetapkan, untuk kelanjutanya, rapat akan digelar kembali, sehingga penerapannya terlaksana secara terstruktur dan profesional
Dalam Rakor itu diiringi pendapat dan masukan Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt Bungsu, SE, seluruh unsur Forkopimda, Komisi DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, BPBD, SatPol PP dan Damkar, Perhubungan, Kemenag, Kominfo, Camat dan Instansi terkait lainnya.(**)