Realitakini.com- Kabupaten Malang.
Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Kabupaten Malang, di Gedung Anusapati Malang, Kamis (14/1/2021), dihentikan jajaran Polsek Klojen, Kota Malang. Pasalnya, pelaksanaan kegiatan tersebut digelar pada waktu yang terlarang.
Koordinator LSM Pro Desa, Achmad Khoesairi, mengatakan, penyelenggaraan Kongres Askab PSSI Kabupaten Malang, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), adalah tindakan tidak terpuji.
"Para penyelenggara adalah orang orang terpelajar yang pasti mengerti aturan, kenapa mereka sendiri yang melanggar aturan. Di desa-desa saja sosialisasi tentang PKPM gencar dilakukan, eh malah ada pergelaran acara ditengah kota, "ini sangat memalukan", ungkap Khoesairi, Jumat (15/1/2021).
"Saya kira Polresta Malang masih baik hati karena hanya dihentikan, sebab bisa saja panitia dijerat oleh regulasi dan lalu mereka bisa ditetapkan menjadi tersangka atas pelanggaran UU Kesehatan", ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, harus bertanggung jawab terkait penyelenggaraan acara tersebut, karena Gedung yang digunakan adalah milik Pemkab Malang.
Tak hanya Pemkab Malang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang, juga harus bertanggung jawab atas rencana kegiatan tersebut. Sebab, Dispora lebih mengetahui bahwa saat ini sedang dalam pelaksanaan PPKM.
"Ini naif, disaat pemerintah sedang gencar WFH atau bekerja dari rumah, mereka malah membiarkan orang yang notabene di bawah naungan Dispora, menggelar acara", kata Khoesairi.
Menurut dia, seharusnya Dispora memberikan masukan terlebih dahulu kepada panitia, sebelum menggelar Kongres. Bukan malah diam dan melakukan pembiaran.
Bertolak dari hal di atas, ia menuding, bahwa pihak Dispora sengaja membiarkan Kongres tersebut dilakukan di masa terlarang. Bahkan ia curiga ada perebutan pemilihan Ketua PSSI.
"Kongres yang digelar kemarin, ada upaya untuk memenangkan seseorang, jika tidak, mestinya rencana kongres bisa digelar di waktu yang diperbolehkan atau setelah masa PPKM", tandas Pria asal Poncokusumo itu.
"Maka dari itu, kami sepakat dengan polisi atas penghentian kongres kemarin, karena bersamaan dengan pelaksanaan PPKM di Jawa dan Bali yang bertujuan untuk menekan timbulnya klaster baru", pungkas Khoesairi. (al)
Tags:
Jatim