Webinar tersebut, diadakan oleh Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dihadiri Kepala Perwakilan BI Prov Sumbar, Wahyu Purnama, Direktur utama Bank Nagari, Muhammad Irsyad, Deputi Direktur BI Sumbar, Iman Suriansyah Nurdin, dan Analis Pendapatan Daerah Kemendagri, An An Andri Hikmat dan peserta seluruh kabupaten kota di Sumbar mengikuti secara virtual di ruang masing-masing.
"Sebelumnya Pemprov Sumbar sejak tahun 2018 sudah mulai melaksanakan transaksi non tunai, seperti pembayaran gaji Pegawai, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), dan intensif lainnya dengan Non tunai langsung ke rekening melalui Bank Nagari," ungkap Irwan Prayitno.
Pemprov Sumbar telah melakukan secara bertahap terus menyesuaikan dan melaksanakan transaksi non-tunai, apalagi dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Selain itu, dengan transaksi secara elektronik ini dapat meningkatkan efesiensi ekonomi dan lebih mudah digunakan.
“Sistem transaksi secara elektronik, merupakan suatu keniscayaan, tidak ada lagi alasan melakukan pembayaran secara tunai," sebutnya.
Gubernur Irwan Prayitno menjelaskan bahwa Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) ini adalah merupakan program dilakukan bank Indonesia dicanangkan bersama pemerintah dengan upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital demi mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.
"Semua ini untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, optimalisasi pengelolaan keuangan, dan sekaligus dapat mewujudkan transparansi dan Good Government," harap Irwan Prayitno.
Tidak hanya itu, pada masa pandemi Covid-19, transaksi elektronik menjadi pilihan terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi.
“Kita perlu mengurangi transaksi tunai di tengah masa pandemi Covid-19. Karena transaksi tunai berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19. Sedangkan transaksi non tunai akan lebih aman, lebih cepat, dan lebih mudah,” terangnya.
Supaya program tersebut dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan inklusif perbaikan fiscal dan juga evesiensi ekonomi serta meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi.
Selain itu, Irwan Prayitno juga mengatakan elektronifikasi transaksi pembayaran merupakan salah satu bentuk implementasi gerakan Nasional untuk menciptakan sesi pembayaran yang aman evesien dan lancar.
"Untuk itu, TP2DD ini sangat mendorong implementasi elektronifikasi transaksi daerah baik dilingkup pemerintah maupun masyarakat di Sumbar," kata Irwan.
Selanjutnya, ETP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik.
"Untuk itu, ETP akan menjadikan suatu kebiasaan, yang dulunya secara tunai dirobah menjadi tidak menggunakan tunai lagi. Cuma kartu aja didompet seperti kartu kredit, kartu ATM maupun dalam bentuk Transaksi sesuai program dari BI," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama juga mengatakan program ini akan diprioritaskan untuk mengidentifikasikan tahapan Bansos dan subsidi non tunai sesuai dengan prinsipnya serta transaksi Pemda aman efisiensi terjangkau meningkatkan PAD dan pembayaran disektor transportasi yang mendukung efisiensi.
"Dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengimplentasikan integrasi ekonomi dan keuangan digital melalui percepatan dan elektronifikasi," tungkasnya.
"Semoga pertemuan Webinar ini TP2DD akan segera menyeluruh dalam mempercepat dan perluasan elektronifikasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya di Sumbar," harapnya.(hms*/w)