Hearing lintas komisi ini langsung dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto didampingi oleh ketua Komisi III, Sugianto dan M. Sulistiyono Ketua Komisi I beserta anggota dari dua komisi tersebut.
Dalam hearing tersebut, Kades Ngadirenggo Risky Rendyana Firmasah mengatakan, dengan 8 ribu ekor sapi yang dimiliki Greenfield, bayangan yang indah dari masyarakat setempat, sampai saat ini ternyata hanya bau dari kotoran limbah, dan belum adanya sinergitas seperti angan-angan warga sebelumnya dengan adanya peternakan sapi terbesar diKabupaten Blitar.
"Warga juga mengeluhkan masih kecilnya tenaga kerja lokal yang terserap, info yang kami dapatkan pihak Greenfields melibatkan pihak ketiga, dan sangat disayangkan dari mereka tidak bekerjasama dulu dengan desa-desa sekitar, utamanya desa kami yaitu Ngadirenggo," tegas Rendyana.
Sementara itu pihak PT. Greenfields, Sunarko mengatakan, Perusahaan dalam hal ini memang menerapkan bio security, dan sebelum polemik ini terjadi kami sudah mengadakan pertemuan dengan 6 Kades tidak hanya wilayah Wlingi tapi juga Doko.
"Kita tetap mengijinkan masyarakat terutama warga setempat atau yang punya lahan pertanian, bisa menggunakan akses jalan namun tetap melalui protokol kesehatan yang diterapkan perusahaan (Bio security) dan dikasih stiker, namun bukan untuk akses bagi masyarakat umum," ujar Sunarko saat hearing.
Sedangkan Suswanto salah satu perwakilan dan tokoh pemuda dari masyarakat Ngadirenggo, mengata kan, baru satu kali ini dirinya hadir digedung dewan yang sayangnya, dibarengi dengan berbagai masalah yang ada, antaralain jalan yang disinyalir ditutup oleh PT Greenfields, limbah dan kompensasi pada masyarakat sekitar yang terdampak limbah.
Ketua Pemuda Ngadirenggo Bersatu itu juga menekankan, dibukanya jalan yang selama ini digunakan oleh warga dan secara sepihak ditutup oleh PT. Greenfields. Apabila belum adanya tindakan nyata itu, dan kalau tidak berfikir realistis kami sudah mengerahkan masa dalam jumlah yang lebih besar jangankan ratusan bisa ribuan masa.
Disesi akhir hearing Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito setelah mendengarkan keluhan dari warga, juga mendengarkan peryataan dari ketua Komisi I dengan sumber BPN Kabupaten Blitar serta pernyataan dari pihak Pemkab Blitar, yang mensiyalir jalan itu bukan termasuk kawasan peternakan, menginstruksikan bahwa jalan yang ditutup itu harus dibuka
"Mendengarkan sejarah dan ulasan yang disampaikan tadi, semua harus kompromi. maka dari itu harus dibuka," pungkasnya.(edy)