Peluncuran paket pekerjaan di Kabupaten Blitar yang dinilai sangat terlambat oleh Legislatif ahirnya mendapat jawaban dari Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, masalah lama soal jual beli proyek terjawab saat ditemui di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Jum’at (18/06/21).
Orang nomor 2 di Pemkab Blitar mengungkapkan, dalam masa pemerintahan sekarang ini pihaknya ingin merubah sistem yang selama ini dirasa kurang baik, seperti jual beli proyek yang dilakukan oleh oknum.
“Saya bersama Mbak Rini akan berkomitmen menata sistem aplikasi untuk mengontrol managemen semua OPD cukup hanya melalui handphone saya,” ungkap Rahmat.
Untuk menghindari permainan dan jual beli proyek proyek yang sebelumnya sangat marak di Kabupaten Blitar, misalnya Dinas PUPR dan Dinas lainya, dengan aplikasi baru semua akan terkontrol, mulai dari pelayanan surat menyurat bisa terdeteksi pejabat eselon II mana yang mengganjal langsung terpantau, dan semua rekanan penyedia barang jasa bisa mengakses mendaftar lelang di LPSE dan semua pelayanan super cepat 2 hari selesai.
“Untuk itu saya akan mengagendakan mengundang semua rekanan dari semua asosiasi untuk sosialisasi agar progres pembangunan di Kabupaten Blitar berkualitas, ke depanya sudah tidak ada lagi petung petung proyek,” ucapnya.
Sebelumnya dalam paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Blitar, ada tiga Fraksi yang menyorot lambanya Eksekutif meluncurkan pekerjaan, hingga bulan Juni paket pekerjaan masih di kisaran angka 30 persen.(edy/RK)
Tags:
Jatim