Komisi I DPRD Sumbar Terima Audiensi BEM Se Sumbar

Realitakini.com -Sumbar 

Puluhan mashasiswa yang tergabung  dalam  Mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa  (BEM)se Sumbar datangi  untuk beraudiensi dengan anggota DPRD sumbar Selasa (14/7/2020). Kedatangan mereka  diterima  Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Diantaranya Wakil Ketua Komisi I Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris Komisi I H. M Nurnas dan anggota Komisi I Bakri Bakar.

Dalam  auadensi tersebut   mereka menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).Kepada anggota DPRD dari Komisi I, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu menyampaikan aspirasi menolak RUU tersebut. Mereka meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.

“Kami mahasiswa menyatakan  sikap menolak RUU HIP dan meminta RUU tersebut dibatalkan. Kami meminta DPRD ikut memperjuangkan aspirasi kami dan menyampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Ikhsan Guciano, salah seorang perwakilan mahasiswa.

  

Dalam menerima aspirasi mahasiswa, H. M. Nurnas menyampai kan, aspirasi tersebut akan disampaikan oleh DPRD secara kelembagaan kepada pemerintah pusat sebagai aspirasi daerah.

Nurnas meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi tertulis. Sehingga DPRD bisa menyampaikannya ke pemerintah pusat secara utuh sesuai dengan aspirasi atau harapan dari mahasiswa.

“Seperti aspirasi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh salah satu organisasi masyarakat terkait RUU HIP ini, aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa juga akan ditindaklanjuti secara kelembagaan di DPRD dengan meneruskannya ke pemerintah pusat sebagai aspirasi daerah,” kata Nurnas.

Dia mengungkit sedikit informasi terkait perkembangan RUU tersebut di DPR. Sudah ada beberapa partai politik yang menyatakan penolakan. Dalam hal ini, DPRD hanyalah sebagai penyampai aspirasi dari daerah.

“DPRD hanya sebagai penyampai aspirasi namun secara organisasi, berada di partai politik, sama dengan DPR. Informasi yang kami terima. sudah ada beberapa partai politik yang menyatakan menolak,” ujarnya. (W)