Realitakini.com – Pasaman.
Resah akibat tak kunjung adanya kepastian jadwal pemilihan wali nagari (Pilwana) di Kabupaten Pasaman, belasan calon wali nagari (cawana) mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) setempat, menuntut kepastian kapan dilaksanakan pilwana di Pasaman, Jumat (19/6).
Tidak puas atas jawaban Kepala DPM Hasiolan Hutagalung, para Cawana langsung bergerak mendatangi DPRD Pasaman.Di gedung dewan, rombongan yang tidak puas tersebut menumpahkan keluhan mereka kehadapan ketua DPRD Pasaman Bustomi, Wakil Ketua Danni Ismaya serta anggota komisi I yang menyambut kedatangan cawana di gedung sementara DPRD Pasaman, GOR Tuanku Rao Lubuk Sikaping.Dari pengakuan sejumlah cawana, bahwa mereka sudah lelah sebagai calon wali nagari, akibat jadual pilwana terlalu panjang, dan terus terundur akibat wabah pandemi Covid-19.
“Kami ingin kepastian kapan pemilihan dilaksanakan," ucap Hendra Bagindo Ratu, cawana Nagari Ganggo Hilia.
Kekesalan mereka bertambah, lantaran kepala BPM Pasaman terus mengungkit soal kewenangan jabatannya, tanpa bisa memberi kepastian kapan pilwana itu dilaksanakan."Dia terus saja membaca pasal ke pasal yang ada di perda nomor 1/2016, khususnya yang mengatur tentang alasan pengunduran jadual pilwana," gerutu sejumlah cawana kesal.
Menurut calon wali itu, dimasa new normal sekarang sudah ada kelonggaran dari pemerintah pusat, untuk daerah dapat menyelenggarakan Pilwana. Tapi hingga sekarang DPM yang katanya bertanggung jawab penuh soal ini, belum juga dapat menetapkan jadwalnya, tanpa alasan yang jelas.
"Sangat tidak jelas. Sementara dilapangan kami terus menjaga konstituen calon pemilih, dan itu sangat melelahkan, baik soal tenaga, waktu, apalagi biaya," bisik salah seorang cawana kepada media ini.
Kepala DPM Hasiolan Hutagalung saat dijumpai wartawan, membenarkan apa yang disampaikan cawana terkait tidak adanya alasan untuk mengundur tahapan pilwana di Pasaman. Namun sebagai kepala DPM, Holan mengaku Dia lah yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pilwana di 24 Nagari di Kabupaten Pasaman.
"Bukan bupati atau sekda, tapi saya lah yang paling bertanggung jawab soal pilwana di Pasaman. Dan saya tidak mau masuk penjara hanya gara-gara pilwana ini," ucapnya tegas.
Sementara itu, anggota DPRD Pasaman Welly Suheri, ST (F.PKB) bersama Yulisman (F. PAN), Eka Hariani Sandra (F. Golkar) dan Rahmi (F. Gerindra) menjelaskan kepada wartawan bahwa prinsipnya pihak dewan menampung seluruh keluhan yang disampaikan calon wali nagari.
"Keluhan saudara-saudara kita calon wali nagari sudah kami serap, dan akan segera kita akomodir. Prinsipnya, cawana di Pasaman ingin kepastian kapan Pilwana bisa segera dilaksanakan, berhubung masa PSBB Covid-19 telah berakhir," terang Eka Hariani Sandra.
Welly Suheri yang akrab disapa Pode menimpali, bahwa komisi I DPRD Pasaman sebenarnya sudah pernah mengusulkan jadual pilwana setentak Pasaman di tanggal 7 Juli bulan depan."Hal ini yang ingin kita konsultasikan kembali dengan bupati Pasaman, terkait usulan tanggal pilwana yang telah disampaikan dewan," kata Pode.
Sedangkan Rahmi (Gerindra) berharap Pemkab Pasaman bisa segera memproses jadual pilawana dan mempersiapkannya secara matang."Yang perlu diingat, jalani prosesnya dengan tetap merujuk pada aturan yang berlaku, dan jangan sampai ada hukum yang dilabrak," ucap Rahmi mengingatkan.( Nurman)
Tags:
pasaman