Realitakini.com -Sumbar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), gelar diskusi panel yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Bank Nagari, dalam upaya pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Corona (Covid-19).
Pada acara yang digelar, Kamis (25/6) di ruang sidang utama. Ketua DPRD Supardi mengatakan, Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, akan tetapi hampir di semua lini kehidupan, yang paling parah dalam ekonomi.
Dia mengatakan DPRD akan mengapungkan usulan untuk mengalokasikan anggaran pada APBD di tahap awal, sebesar Rp 10 miliar. Dana tersebut, dititipkan pada sektor perbankan. Bagi UMKM yang membutuhkan dana untuk modal, katanya, dapat diberikan pinjaman lunak antara Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta.
“ Dengan dana sebesar Rp. 10 milyar, bisa membantu permodalan sebanyak 5,000 hingga 7,500 UMKM, untuk berproduksi kembali,” katanya.Dia mengatakan, dalam menyikapi kondisi perekonomian masyarakat, DPRD Sumbar sengaja melakukan diskusi panel. Hal tersebut bertujuan, untuk mencarikan solusi dan upaya untuk menggerakan kembali roda perekonomian.
“ Kita tau, perekonomian Sumbar didukung oleh UMKM, sedangkan usaha menengah dan besar jumlahnya sangat sedikit. Oleh sebab itu fokus adalah bagaimana menggerakan kembali UMKM untuk berproduksi,” katanya.Dia mengatakan World Bank memperkirakan, pendemi Covid-19 akan membawa ekonomi dunia pada era krisis baru yang lebih parah dari krisis moneter sebelumnya.
Bagi sektor perbankan, lanjutnya, DPRD mengimbau memberikan dukungan dan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan modal kerja pasca pendemi Covid-19.“ Tanpa dukungan dari perbankan, tentu akan sulit bangkitnya kembali perekonomian masyarakat ,” katanya.Dia menjabarkan dari informasi Dinas Koperindag Sumbar, diperkirakan hampir 400 ribu dari 593 UMKM terdampak Covid-19. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Disis lain, meningkatnya angka pengangguran dan semakin banyaknya masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin.
Sementara itu Pakar Ekonomi Sumbar yang juga mantan Rektor Universitas Andalas Werry Darta Taiful Disamping mengalokasikan anggaran pada komposisi APBD provinsiGubernur harus membangun komunikasi dengan bupati/walikota untuk melakukan gerakan yang sama, yaitu mengalokasikan anggaran dari APBD masing-masing sebagai bantuan permodalan bagi UMKM.
Apabila masing-masing daerah bisa mengalokasi anggaran sebesar Rp. 2 miliar saja, maka akan terkumpul dana sebesar Rp. 38 miliar. Apabila masing-masing UMKM diberikan pinjaman antara Rp 1 juta hingga 2 juta, maka dapat membantu sebanyak 25.000 hingga 30.000 UMKM.“ Ini tentu akan sangat besar dampaknya terhadap perkembangan UMKM pasca pendemi Covid-19 ini,” katanya.(w*)
Tags:
Parlemen