Realitakini.com-Padang
Praktik kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. "Masih banyak kasus kekerasan seksual sebagaimana tercantum pada catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Bintang Darmawati di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu(17/6/2020). Yang di siarkan secara virtual keseluh dinas PPPA yang provinsi di indonesaia ujar Quartitia Evari Hamdia kabit pemberdayaan Perempuan dan anak Sumatera Barat.Dimana di situ, Bintang memberi sambutan di acara Laporan Pertanggungjawaban Komnas Perempuan Periode 2015-2019 ,”ujar Eva pamgilan agrapnya.
Menteri PPPA Bintang menyebut,kata eva,” sepanjang tahun ini ada 2.988 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia yang dilaporkan. Angka ini adalah 31 persen dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Bintang sekaligus menyoroti kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan tambahnya eva.
Menurut Eva , kebijakan seperti itu lahir akibat dua hal, yakni menguatnya konservatisme dan politik identitas. "Kehadiran kebijakan diskriminatif tidak hanya berdampak kepada perempuan namun juga berpotensi mendelegitimasi konstitusi, merapuhkan daya rekat kebangsaan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional," mnirukan kata Bintang.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kinerja Komnas Perempuan periode 2015- 2019 yang telah berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan(w/hms sumbar).
Tags:
Sumbar