Realitakini.com -Padang
Komisi IV DPRD sumatera Barat melaksanakan hering (rapat kerja) dengan PLN dan YLKI Yang membahas kenaikan listrik yg begitu santer di bicarakan masyarakat di tengah pendemi covid-19 Hering tersebut dipimpin oleh wakil ketua komisi IV DPRD Sumbar yunisra Saidan dan di hadiri oleh hampir seluruh anggota komisi IV DPRD Sumbar.Senin (15/6).Kareana dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) diresahkan dengan meningkatnya tagihan listrik.
Berangkat dari kondisi itu Pembatasan berskala besar (PSBB)di Sumatera Barat mengakibatkan banyak masyarakat yg beraktifitas di rumah,sehinggsp pemakaian listrik meningkat.Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Mesra dalam rapat dengar pendapat dengan PLN Sumbar dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar di Padang, mengatakan, dalam masa pandemi muncul kegelisahan masyarakat terkait tarif listrik yang membengkak. “Ini menjadi pembicaraan dan menimbulkan persoalan karena saat pandemi mereka merasakan dampak lain menyangkut kelangsungan hidup mereka,” ujarnya
Di samping itu, hal tersebut yang mendasari pihaknya mengundang PLN Sumbar dan YLKI dalam rapat dengar pendapat sehingga memberikan solusi bagi masyarakat setempat.GM PLN Unit Induk Wilayah Sumbar, Bambang Dwiyanto menjelaskan, kenaikan tagihan masyarakat disebabkan tiga hal, yakni semasa PSBB penggunaan listrik masyarakat memang meningkat karena seluruh keluarga di rumah dan menggunakan listrik lebih meningkat dibanding saat normal. Selain itu, peningkatan beban listrik masyarakat juga tinggi selama bulan Ramadan 1441 Hijriah. Setelah itu petugas PLN memang tidak turun mencatat meteran warga akibat Covid-19.
Disebutkannya, untuk membantu masyarakat, PLN mematok tagihan masyarakat sesuai rata-rata dalam tiga bulan terakhir. Dan untuk kelebihan penggunaan, pihaknya memberikan kemudahan kepada masyarakat membayar selama tiga bulan ke depan. “Pada Juni 2020 ada 40 persen kelebihan penggunaan yang harus dibayarkan pelanggan dan 20 persen di bulan Juli, Agustus dan September 2020,” katanya.
Dia menegaskan, tidak ada kenaikan tarif dasar listrik karena harganya tetap sejak 2017. Namun yang ada adalah kenaikan tagihan akibat adanya beban penggunaan masyarakat meningkat. “Solusi yang kita lakukan adalah menurunkan petugas untuk melakukan pencatatan meteran listrik. Kemudian membuka posko pengaduan bagi warga yang keberatan dengan tagihan mereka,” lanjutnya. Sementara Wakil Ketua YLKI Sumbar Syaharman Zanhar, mengaku itu adalah pertemuan ketiga antara YLKI dengan PLN Sumbar terkait persoalan tersebut. “Kita akui, selama PSBB semua bekerja dari rumah, sehingga membuat penggunaan listrik meningkat,” terangnya.
Pihaknya meminta agar PLN dapat memberikan keterangan di rekening tagihan masyarakat terkait skema pembayaran tersebut. Jumlah rata-rata mereka setiap bulan dan jumlah biaya tambahan pemakaian listrik. “PLN juga harus melakukan sosialisasi terkait persoalan ini sehingga tidak ada timbul kegaduhan terkait peningkatan tagihan listrik,” katanya. (w)
Tags:
Parlemen