Terjadinya kerumunan masyarakat dalam Pengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Padang. Sangat di sayangkan sekali oleh politisi PKS yang juga anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan Kuranji-Pauh ini.
"Terjadinya kerumunan warga tersebut telah melanggar ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diberlakukan di Sumatera Barat," ungkap Anggota Ja'far, DPRD Kota Padang Jumat (15/5).
"Apa yang saya khawatirkan dan disampaikan saat rapat team Covid-19 di DPRD Kota Padang terjadi juga," ungkapnya.
Menurutnya, pembagian bantuan BLT harus dikembalikan ke skema awal seperti yang direncanakan pemerintah, di mana petugas pos yang mengantarkan ke rumah masyarakat.
"Kenapa hal ini terjadi, malah masyarakat yang ke kantor pos," ujar anggota dewan dari daerah Ja”far.
Menurut politisi PKS ini, cara pembagian bantuan BLT bagi warga terdampak Covid-19 di kantor pos perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi segera teknis pembagiannya ini.
"Jangan sampai kantor pos jadi penyebaran Covid-19 karena lemahnya jaga jarak dan lain-lain," ungkapnya.
Hal Senada juga di sampaikan , anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir juga merasa kecewa, dengan adanya pembagian BLT yang mengundang kerumunan warga, sehingga PSBB yang diharapkan tidak maksimal. "Bahkan menyebabkan kekacauan akhirnya. Lebih baik door to door, lebih aman dan tidak kisruh," ucapnya. (*)
Tags:
DPRD Padang