Penanganan Covid-19 DPRD Tanah Datar Sepakat Hapus Kegiatan Pokir Dan Potong Anggaran Perjalanan Dinas

Realitakini.com- Tanah Datar

DPRD Tanah Datar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sepakat untuk melakukan Rofocusing Anggaran tahun 2020.Kesepakatan ini di ambil dalam rapat finalisasi anggaran yang dilaksanakan pada hari selasa 21/4 kemaren. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, juga dihadiri langsung Ketua DPRD Roni Mulyadi dan Wakil Ketua Saidani, Serta seluruh anggota banggar DPRD, sementara tim TAPD di pimpin langsung Sekda Tanah Datar Drs. Irwandi beserta sejumlah assisten dan anggota TAPD lainnya.

Ketua TAPD Tanah Datar Irwandi, dalam paparannya dalam rapat tersebut manyampaian bahwa Tanah Datar harus melakukan Refocusing Anggaran tahun 2020 ini mengingat cukup besarnya beban APBD tahun 2020 ini.

" Beban APBD Tanah Datar tahun ini selain devisit yang besar juga terjadinya pengurangan dana transfer dari pusat serta kebutuhan penanganan covid 19 di Tanah Datar"

Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa pergeseran yang dilakukan yaitu sebesar 271 M lebih yang sendiri dari 122 M lebih devisit, 57 M Penanganan Covid serta 91 penguran dana transfer dan PAD. Sesuai menerima saran dan masukan dari sejumlah anggota banggar, terhadap penanganan covid 19 di Tanah Datar, maka DPRD Tanah Datar melakukan rapat internal guna membahas bentuk pelaksanaan dari pergeseran anggaran tersebut.

Seusai rapat internal DPRD, Anton Yondra dalam paparannya menyampaikan bahwa DPRD Tanah Datar secara bulat mendukung sepenuhnya upaya pemerintah daerah dalam penanganan covid 19 ini di kabupaten Tanah Datar. Dan salah satu bentuk dukungan yang diberikan yaitu dengan digesernya pelaksanaan pokir DPRD serta Perjalanan Dinas untuk dimanfaatkan untuk penanganan Covid 19 ini.

"Kami sepakat, seluruh Pokir dan BKBK yang ada dimanfaatkan untuk penanganan covid serta pengurangan 4 milyar perjalanan Dinas dan Kegiatan DPRD" tegas Anton Yondra.

Selain menggeser anggaran Pokir, DPRD dan TAPD juga sepakat untuk menunda pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik serta sejumlah kegiatan lainnya kecuali yang berkaitan langsung dengan penanganan covid 19 di sejumlah OPD.

Ketua DPRD Tanah Datar Roni Mulyadi seusai rapat menyampaikan bahwa penghapusan Pokir dan pengurangan pokir ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian DPRD terhadap penanganan covid 19 di Tanah Datar.  ( rel **)