DPRD Kota Blitar Menggelar Paripurna LKPJ Wali Kota 2019

Realitakini com - Kota Blitar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Catatan Strategis LKPJ Walikota Blitar Akhir Tahun Anggaran 2019 Kepada Walikota Blitar, di ruang Paripurna DPRD Kota Blitar,Kamis 16-04-2020.

Tampak hadir dalam rapat paripurna, Pimpinan DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim dan Tim Panitia Khusus (Pansus) pembahas LKPJ Walikota Blitar Akhir Tahun Anggaran 2019, Plt Walikota Blitar, Santoso, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar Rudy Wijonarko dan sejumlah undangan.

Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim memimpin langsung rangkaian kegiatan rapat paripurna tersebut. Usai membuka rapat paripurna, ia memberikan waktu kepada perwakilan tim pansus pembahas LKPJ Walikota Blitar Tahun Anggaran 2019 untuk menyampaikan keterangan hasil pembahasannya.

"Disini memang ada kegiatan 2019 yang berhasil dan tidak. Beberapa proyek fisik ada yang terkendala. Sekilas, memang ada miskomunikasi antara DPRD dengan masing-masing OPD. Maka perlu diambil keputusan bersama Walikota dengan jajarannya untuk hal itu," kata Syahrul kepada awak media seusai memimpin rapat paripurna.

Menurut Syahrul, selama tahun 2019, sinergitas antara DPRD Kota Blitar dengan Pemkot Blitar perihal agenda pembangunan daerah berjalan dengan baik.

Namun demikian, dia berharap, terlebih pada internal eksekutif sinergitas sikap antara pimpinan dengan OPD tampak harmonis dan dinamis. Itu diperlukan, agar kualitas etos kerja yang dihasilkan dalam rangka pembangunan daerah menghasilkan kualitas terbaik.

Merespon hasil pembahasan pansus DPRD Kota Blitar tahun anggaran 2019, Plt Walikota Blitar Santoso menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas koreksi dan tawaran solusi atau saran sebagai langkah perbaikan untuk bekal pembangunan di tahun yang akan datang.

Diuraikannya, sejumlah sektor yang disorot legislatif yakni pada sektor infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Walaupun begitu, pihaknya tetap memperhatikan dan mempertimbangkan saran dari legislatif untuk lebih mengoptimalkan kinerja pemerintah khususnya di seluruh sektor.

"Dari situ akan kita pakai sebagai langkah perbaikan di tahun 2020," pungkas Santoso. (edy/adv)